Senin, 12 Juli 2021

POLITIK KEBIJAKAN DISKRESI SITUASIONAL DI DAERAH

 

Oleh : George da Silva

KELUARNYA Instruksi Menteri Dalam Negeri (Insmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali tanggal 2 Juli 2021, dan ditindaklanjuti dengan  Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/379/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur tanggal 2 Juli 2021, serta bupati/walikota mengeluarkan isi  keputusan yang  sama. Hal ini, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo bahwa semakin meningkatnya angka kematian dan terpapar pandemi Covid-19 di seantero nusantara, sehingga penerapan PPKM Darurat dari tanggal 5 Juli sampai dengan 20 Juli 2021.

                Data dari OKEZON.com, Minggu (11/7/2021) Indonesia positip 2.455.912 orang, sembuh 2.023.548 orang, meninggal 64.631 orang. Provinsi Jawa Timur positip146.808, sembuh 134.525 orang, meninggal 10.600 orang.

Politik Kebijakan

                Timbul pro kontra Pemerintah Daerah (Pemda) setempat memberlakukan penyekatan di bebargai titik jalan utama, sehingga membuat masyarakat/tenaga medis tidak bisa mengikuti jalur tersebut ketika hendak ke tempat kerja masing-masing. Mereka harus mengambil “jalan tikus” ke tempat kerja. Pemda hampir di seluruh kabupaten/kota se Jawa menerapkan  lampu jalan dipadamkan di atas pukul 20.00 WIB, dengan harapan bisa membatasi mobilitas masyarakat.

                Menurut Kamus Cambridge, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang mempengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian (daerah otonomi) atau kebijakan umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi dan sebagainya). Berarti, negara/pemerintah mengalokasikan nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat, hal ini sependapat dengan Anderson dalam Public Policy Making menyatakan, kebijakan publik dikembangkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Jadi, kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Tujuannya, adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh Pemerintah.

Diskresi kebijakan  berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur. Timbul pertanyan penggunaan kewenangan diskresi oleh pejabat pemerintah hanya dapat dilakukan dalam hal tertentu, dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengaturnya atau karena peraturan yang ada mengatur tentang sesuatu hal tidak jelas dan hal tersebut dilakukan dalam keadaan darurat/mendesak demi kepentingan umum. Penanganan pandemi Covid-19 PPKM Darurat termasuk hal yang mendesak.

Pro dan Kontra

                Dalam Insmendagri Nomor 15 Tahun 2021, Keputusan Gubernur Jawa Timur, dan disertai dengan Keputusan Bupati/Walikota se Jawa Timur, bahkan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia, tidak mengatur penyekatan atau penutupan jalan dan pemadaman lampu jalan di jalan protokol.             Kebijakan yang dilakukan oleh Pemda masing-masing disebut discretion situation (kebijakan situasional) dimana dalam keadaan darurat. Hal imi, untuk memutuskan mata rantai penyebaran  Covid-19  semakin tinggi angka kematian dan terpapar. Mau tidak mau, Pemda harus melakukan hal-hal tersebut demi keselamatan rakyatnya, walaupun ada pro dan kontra dalam di masyarakat.

Bila kita hendak bepergian domestik  menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh menggunakan pesat udara, bus, kapal laut, Kreta Api (KA) diharuskan menujukkan Rapid Test, Swab, Test Polymerase Chain Reaction (PCR), bukti kartu vaksin minimal dosis pertama berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan. Artinya masyarakat tidak dilarang bepergian, tetapi harus menunjukkan persyaratan yang ketat.

                Keputusan menerapkan kebijakan situasional paling tidak Pemda telah menganalisa dari segi sosial, budaya, politik, ekonomi dalam suatu wilayah atau daerah yang akan diterapkan kebijakan situasional yang tepat Hal ini, sama harus diberlakukan bagi pengendara mobil, sepada motor, atau surat identitas menunjukkan berkeja pada sektor-sektor yang diatur dalam Insmendagri, atau  keputusan gubernur/bupati/walikota. Sampai kapan kebijakan situasional berlaku, sampai situasi dapat dikendalikan dan tidak timbul angka kematian dan terpapar meningkat, turun sampai ke tingkat batas ambang atau batas aman.

Menetapkan Lockdown

                Pemerintah bisa mengambil keputusa cukup drastis, yaitu dengan memberlakukan wilayah/daerah tertentu sistim lockdown, sehingga masyarakat tidak keluar rumah dalam sebulan. Hal ini, agar membatasi mobilitas/gerak masyarakat untuk memutuskan mata rantai Covid-19, dan diiringi dengan perlakuan vaksinasi seluruh masyarakat secara gratis dengan petugas mendatang rumah ke rumah.

                Tetapi apakah Pemda bisa menyediakan anggaran untuk kebutuhan masyarakat hidup selama sebulan atau dua bulan. Pemda harus menghitung secara teliti, sehingga semua anggota masyarakat terpenuhi. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, dan pengusaha yang berpenghasilan tinggi tidak usah dibiayai. Pemda harus mengindentifikasi warga per Rukun Tetangga (RT) siapa saja yang layak dan pantas diberikan bantuan, dengan harapan petugas di desa/kelurahan/kecamatan bekerja dengan ikhlas. Semua terdata dengan jelas, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

                Pemerintah/Pemda belum berani menetapkan lockdown untuk wilayah tertentu. Mengharapkan pemerintah dan  Pemda bagaimana cara mencegah penyebaran Covid-19. Anggaran APBN maupun APBD bisa diterapkan selama dua bulan, dari refocusing (pemangkasan) asekitar 30 sampai dengan 40 persen total APBN maupun APBD. Artinya kegiatan anggaran pemerintah yang semula digunakan untuk membangun dipotong untuk penanganan Covid-19. Mudah-mudahan bisa terpenuhi.

                Pemberitaan CNN tangal 7 Pebruari 2021, Pemerintah menaikkan alokasi anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) semula senilai Rp619 triliun menjadi Rp627,9 triliun. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati penambahan alokasi anggaran PEN dilakukan untuk menahan tekanan pandemi Covid-19 di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dengan anggaran ini, pemerintah dapat melakukan lokcdown pada daerah-daerah yang dinilai masuk dalam daftar merah. Hal ini, belum termasuk menggunakan anggaran APBD Propinsi/Kabupaten/Kota se Indonesia. (penulis mahasiswa pascasarjana konsentrasi sosial politik universitas muhammadiyah malang).

 

               

 

0 komentar:

Posting Komentar