Kamis, 08 Juli 2021

POLITIK DEMOKRASI PENANGANAN COVID-19 DI DAERAH


DALAM PEKAN terakhir ini, di beberapa daerah menunjukkan angka kasus positif Corona Virus Disease  2019 (Covid-19) meningkat sangat tajam, seperti di Madura, Malang Raya Jawa Timur darurat Covid, Bali, Bandung sampai pemerintah mengeluarkan status siaga satu, DKI Jakarta, dan di Jawa Tengah juga demikian. Menurut Kompas.com, Pemerintah mencatat sebanyak 558 orang meninggal dunia akibat Covid-19 , Senin (5/7/2021). Penambahan ini, menyebabkan kasus kematian di Indonesia mencapai 61.140 orang. Adapun tercatat lima provinsi dengan penambahan kasus kematian tertinggi yaitu Provinsi Jawa Tengah (232 kasus), DKI Jakarta (137 kasus), Jawa Timur (122 kasus), Jawa Barat (48 kasus), dan DI Yogyakarta (52 kasus), serta Bali (5 kasus). Sedangkan laporan Satuan Tugas (Satgas) yang disiarkan Lipuatan 6, Penanganan Covid-19, bertambah hingga 31.189 orang, kasus positif per 6 Juli 2021 sebanyak 2.345.018 orang, sembuh 1.958.553 orang, dan meninggal 61.868. Jumlah Suspek sebanyak 86.969 orang, kasus aktif sebanyak 324.597 orang tersebar di 510 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Oleh: George da Silva

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberlakukan keadaan darurat Jawa dan Bali, karena wabah ini semakin bertambah yang disebutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPMK) Darurat.  Menindaklanjuti hal tersebut, maka dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Insmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wailayah Jawa dan Bali pada tanggal 2 Juli 2021. Gubernur Jawa Timur, juga menindaklanjuti Insmendagri mengeluarkan kebijakan yang sama yaitu Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/379/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur dan dilanjutkan dengan Surat Keputusan Bupati Malang, Kota Malang, dan Kota Batu (Malang Raya).

Timbul pertanyaan, meningkatnya warga yang terpapar maupun terkapar Covid-19, karena warganya tidak mematuhi protokol kesehatan ataukah pemerintah tidak hadir dan kurang serius menangani pandemi Covid-19. Hal ini, seimbang dengan penanganan vaksinasi Covid-19  semakin hari semakin meningkat berjubel warga datang ke berbagai tempat pusat kesehatan seperti Puskesmas, Rumah Sakit atau yang dielenggarakan di Mal, pusat perbelanjaan, kampus-kampus, pertanda warga juga ingin ikut mensukseskan program pemerintah dan di lain pihak takut terinveksi atau terpapar  Covid-19 yang mematikan.  Jika kita membicarakan kondisi ke depan demokrasi pada umumnya akan terfokus ada dua hal yaitu penguatan demokrasi atau pelemahan demokrasi dalam bernegara, berbangsa. Pertama mengarah kembali pada kondisi otoriter (authoritarian resurgence), dan kedua mengalami kondisi sebagai paska demokrasi (post democracy).

Kondisi post democracy keterlibatan masyarakat dalam dunia politik bersifat terbatas atau artifisial semata, sehingga hampir semua aspek kehidupan politik ditentukan oleh elit, aktor politik Partai Politik (Parpol). Semuanya atas persetujuan pemerintah pusat atau pimpinan pusat Parpol dan sangat menentukan serta menjelajah seluruh kehidupan kader-kader Parpol yang telah mengembara ke mana-mana. Hal ini, karena Parpol bukan lagi sebagi sarana penyalur kepentingan rakyat. Parpol bukan lagi menjadi alat sebuah cita-cita Parpol, tetapi sebagai alat kepentingan pemilik Parpol dan dikelola secara eksklusif (top down) seperti Perusahan Terbatas dan mengandalkan pendistribusian material cenderung sentralitis, mengakibatkan pendiri atau penyandang utama dana Parpol menjadi sangat berkuasa segalanya.

Kondisi politik pemerintahan era pandemi Covid-19 masih menghadapi problematika yang sama. Kita lihat sepak terjang dari anggota DPR RI, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, masih terus melemahnya kontrol check and balance terhadap presiden/gubernur/bupati/walikota. Kondisi ini, nampak jelas di pemerintahan Presiden Jokowi kurang kritis dan sebaliknya menjadi pendukung penguasa, sehingga sikap anggota legislatif tidak terlalu merespon pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sejak virus mulai merajalela. Timbulah beberapa kebijakan sering inkonsintensi yang membingungkan masyarakat. Ketidak lancarnya pemberian Bantuan Sosial (Bansos), penyebaran Alat Kesehatan (Alkes), bahkan  pembagian vaksin juga tidak merata. Anggota legislatif hanya melakukan pencitraan membagi-bagi Sembako, walaupun ada suara-suara kritis parlemen kepada pemerintah hanya basa basi saja. Legislatif juga berebutan anggaran kue Covid-19 untuk masing-masing konstituennya dan kepentingan pribadi.

Contoh sinergi dan koordinasi interen pemerintahan kurang berjalan baik. Kondisi ini, telah menimbulkan tidak harmonis informasi di jajaran pemerintah sendiri, berimbas kepada pemerintah daerah. Seperti pemusatan kekuasaan dan birokrasi penentuan kebijakan Pembatasan Bersekala Besar (PSBB) dan sejak Januari 2021  mengganti baju dengan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).  Juga perlakuan yang berbeda kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan digiring sebagai tindakan kriminal dan di sidang di pengadilan dihukum, sedangkan  pejabat yang telanjang mata melihat viral di Media Sosial (Medsos) dan pemberitaan begitu deras, bahkan masyarakat melaporkan ke kepolisian, sampai sekarang tidak ditindaklanjuti. Masyarakat semakin hari ogah-ogahan, seolah-olah tidak peduli dengan Covid-19. Timbul istilah “tajam ke bawah, tumpul ke atas”. Inilah, salah satu penyebab semakin meningkatnya korban pandemi Covid-19 di daerah-daerah.

Peran Masyarakat Sipil

Penanganan Covid-19 pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mendapat kritikan dari berbagai kalangan masyarakat, akademisi, pengamat bahwa lamban penanganan, tidak transparan data yang dirilis ke masyarakat dan data yang riil terjadi. Bukan hanya pemerintah yang bergerak melawan pandemi Covid-19, tetapi lapisan masyarakat sipil juga ikut berperan. Maka ada istilah “desa tangguh” dan berbagai istilah serupa. Masyarakat kita menunjukkan solidaritas secara bersama-sama mengatasi Covid-19.

Berbagai koalisi masyarakat sipil seperti Kontras, LBH, WALHI, Migrant Care, YLBI, YLKI telah memberi masukan kepada pemerintah hak untuk melindungi warganya. Selain upaya-upaya advokasi kepada pemerintah, masyarakat sipil seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Organisasi Masyarakat (Ormas) lainnya telah bergerak membantu membagi masker, handsanitizer, Alat Pelindung Diri (APD), Sembako, bahkan obat-obatan, vitamin, dan vaksin. Di Malang Raya terlihat begitu gencarnya paguyuban, Ormas, KNPI, wartawan/surat kabar, dan yang lainnya mengkoordinir masyarakat agar mendaftar dan diberikan vaksinasi bekerjasama dengan pemerintah daerah, TNI, dan Polri.

Kelihatan masyarakat sipil kuat (strong civil society) dalam kapasitas mengorganisir atau menggerakan dalam perjuangan penanganan Covid-19 terutama ekonomi, membantu warga yang putus hubungan kerja, kegotongroyongan, kepedulian atas penderitaan warga yang lain. Sedangkan pemerintahan inefektif (ineffective governance) tidak terlihat adanya upaya-upaya mengajak masyarakat sipil, mengintegrasikan menjadi gerakan yang sinergis dalam penanganan Covid-19. Sekarang terlihat mulai sinergi dengan masyarakat ketika dikeluarkan Insmendagri, dan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah penanganan Covid-19 bekerja berdasarkan regulasi antara lain Peraturan Peresiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Lagi-lagi munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijaksanaan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Beberapa kalangan mengkritik kebijakan ini, karena memberi peluang terjadinya “mal-administrasi” dan “tindak pidana korupsi” yang tidak dapat diawasi, bahkan dituntut baik oleh lembaga negara, apalagi oleh masyarakat. Kebijakan ini, memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk melakukan pemanfaatan keuangan sekaligus melakukan korupsi hanya atas dasar itikad baik. Hal ini, secara riil berpotensi menyuburkan kolusi dan nepotisme, sehingga pemerintah daerah seolah-olah tidak kreatif dalam penanganan Covid-19 ketergantungan dari anggaran APBD atau APBN yang tersedia. Itulah birokrasi.

Pemerintah Daerah, melakukan pembelian Alkes, obat-obatan, vitamin, APD tanpa bisa dikontrol dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apa yang dilakukan pemerintah daerah adalah bertopeng demi keselamatan masyarakatnya dengan “itikad baik”. Sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, intinya bahwa seorang PNS karena jabatan atau kewenangan yang ada padanya melakukan tindakan KKN. Situasi politik keuangan dan politik penanganan Covid-19 di pusat maupun daerah belum mengarah pada penguatan demokrasi, tetapi lebih kepada sikap antikritik, birokratisasi, sentralisasi dan memberikan peluang terjadinya oligarchy reinforcement yang begitu kental.  Walaupun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 68 tidak menlaksanakan program strategis nasional secara berturut-turut dikenakan sanksi admnistrasi berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur/wakil gubernur, dan dari gubernur untuk buapti/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dan diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan, dan apabila tidak melaksankan diberhentiakan sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah. Saya kira tidak ada kepala daerah/wakil kepala daerah mau diberhentikan, karena tidak melaksanakan hal tersebut.

Para rekanan akan memanfaatkan meraih keuntungan pribadi dengan upaya mendapatkan proyek pemerintah maupun pemerintah daerah secara langsung atau tidak langsung. Aroma kolusi akan tercium ke mana-mana, akhirnya masyarakat memperlihatkan rasa opurtunis. Hal ini, berbahaya bagi keuangan daerah yang semakin menipis, dan berbagai proyek pembangunan terpaksa dipangkas atau refocusing anggaran. Artinya memusatkan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan anggaran yaitu penanganan pandemi Covid-19.  (penulis mahasiswa pascasarjana konsentrasi sosial politik universitas muhammadiyah malang).

 

           

0 komentar:

Posting Komentar