Jumat, 09 Juli 2021

Kepala Disdik Kabupaten Malang Rahmat Hardijono; DAK FISIK 2021 SENILAI RP29 MILIAR

NAGiNEWS, MALANG - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Rahmat Hardijono mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengalokasikan anggaran untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun  2021 senilai Rp29 triliun.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Rahmat Hardijono (Foto: istimewa)

Hal ini, dijelaskan Rahmat kepada wartawan, Jumat (10/7/2021), adapun pembagian DAK Fisik berdasarkan tiap jenjang satuan pendidikan. "Perinciannya untuk PAUD sebesar Rp398,34 miliar kepada 1.942 Sasaran Satuan Pendidikan. Sementara Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp7 triliun lebih untuk 21.464 Satuan Pendidikan. Kemudian untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp657,84 miliar untuk 5,234 Satuan Pendidikan. Lebih dari Rp2,4 triliun dialokasikan untuk 1.263 Sekolah Jenjang SMA dan Rp3,05 triliun untuk 1.282 Sekolah Jenjang SMK", papar Rahmat, sedangkan untuk jenjang SKB diberikan Rp110,15 miliar untuk 150 Satuan Pendidikan serta SLB dialokasikan sebesar Rp125,37 miliar untuk 360 sekolah.

Sementara itu kata Rahmat, di Kabupaten Malang data Kemenkeu, DAK Pendidikan Tahun 2021 senilai Rp29 Miliar lebih, dengan rincian PAUD Rp959 juta, SD Rp14 Miliar, SMP Rp11 Miliar, SKB Rp1,9 Miliar, Perpustakaan Rp 500 juta. "Saat ini, DAK Fisik Pendidikan sudah proses tender di Unit Layanan Pengadaan (ULP). Hasilnya sesuai jadwal akan diumumkan dan ditandatangani kontrak minggu ke 4 Juli 2021”, ujar Rahmat, sebelumnya informasi DAK Fisik Tahun 2021 ditangani DPKPCK Kabupaten Malang.

Menurut Rahmat merujuk pada Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021, Pasal 9 ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan sesuai dengan penetapan target keluaran, rincian, dan lokasi kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan berdasarkan rencana kegiatan bidang/subbidang DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan yang telah disetujui Kementerian.

Sedangkan pada ayat (2) dijelaskan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berdasarkan mekanisme pengadaan barang/jasa melalui penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. “Agar tidak dinilai kesalahan tugas dan fungsi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) lain, langsung saja ke Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 1 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021", tutur Rahmat, proses dan pelaksanaannya d├Člakukan oleh OPD yang lebih memahami terkait standar sarana dan prasarana pendidikan, sehingga Dinas Pendidikan/Satuan Pendidikan langsung sebagai pengguna/pemanfaat barangnya.(rik/eman/oskar).

0 komentar:

Posting Komentar