Kamis, 15 Juli 2021

EVALUASI KEBIJAKAN POLITIK PERPPU NO 1 TAHUN 2020


(Pemerintah Pembiaran Praktek KKN)

George da Silva


MINGGU TERAKHIR INI
, semakin meningkatnya korban pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) gelombang kedua di se antero nusantara. Angka kematian meningkat, angka terpapar Covid-19 membengkak, sehingga beberapa rumah sakit dan pelayanan kesehatan tidak dapat menampung pasien, maka dibangun tenda-tenda darurat. Ada yang meninggal sedang antri di Instalasi Gawat Darurat IGD) Rumah Sakit. Pemberitaan CNN tanggal 7 Pebruari 2021 Pemerintah menaikkan alokasi anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) semula senilai Rp619 triliun menjadi Rp627,9 triliun. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati penambahan alokasi anggaran PEN dilakukan untuk menahan tekanan pandemi Covid-19 di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu ini, membuka peluang terjadinya praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dalam mengelola keuangan  negara dan keuangan daerah di masa pandemi Covid-19.

Kebijakan Politik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi dan sebagainya). Berarti, negara/pemerintah mengalokasikan nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Jadi, kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Tujuannya, adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh Pemerintah.

Kebijakan dikeluarkan Pemerintah merupakan objek kajian kebijakan publik baik pada tahap formulasi/perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Sangat berhubungan dengan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan memerintah. Keputusan kebijakan politik ditujukan untuk mempengaruhi kinerja aparatur, mengatur alokasi sumber daya publik, mengatur alokasi anggaran publik, dan mengarahkan kegiatan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat.

Perppu ini, melakukan tindakan politik dan ekonomi, sehingga isi dari Pasal 27 melindungi pejabat baik di tingkat pusat/daerah dan para rekanan melakukan perjanjian kerja pengadaan barang/jasa Covid-19. Pasal ini, melindungi semua kebijakan yang diambil oleh pejabat seolah-olah rakyat yang menjadi objek demi stabilitas ekonomi, kebijakan pembiayaan untuk memulihkan ekonomi nasional dan penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan “kerugian negara”, juga tidak dapat dituntut secara “perdata” maupun “pidana”, jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada “itikad baik” sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini,  digunakan terkait dengan tindakan/kegiatan Pemerintah serta pelaku negara, sehingga dituangkan dalam bentuk Perppu. 

Pembiaran KKN

Perppu ini, jelas betapa proteksinya Pemerintah terhadap pejabat yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah dan jelas-jelas melakukan pembiaran tanpa pengawasan yang ketat oleh Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan, Kepolisian, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi) terhalang dengan Perppu ini.

Pasal 27 ayat (1) “Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara”. Diperparah lagi dengan ayat (2) “Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata mapun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Perppu ini, sangat melindungi para pejabat pusat/daerah dan membiarkan melakukan praktek KKN. 

Hal ini, akan membuka peluang untuk para pejabat di daerah melakukan praktek KKN, bertopeng dibalik “itikad baik”. Seolah-olah pembiaran kepada pejabat di tingkat pusat/daerah bermain dalam grey area (daerah abu-abu), menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah. Para pejabat dapat melakukan “kong kali kong” dalam pembelanjaan barang/jasa bersama para rekanan. Padahal, negara/pemerintah sedang gencar-gencarnya berperang melawan korupsi, di sisi lain Pemerintah melindungi dengan Perppu ini. Pemerintah tidak serius dalam pemberantasan KKN di negeri ini dan membiarkan para pejabat melakukan praktek KKN.

Sedangkan pada ayat (3) “Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perppu ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara”. Bagaimana dengan UU Tindak Pidana Korupsi dan KUHP yang mengatur tentang perbuatan tindak pidana. Pemerintah melakukan kebijakan politik menggunanakan discretion situations (situasi kebijakan). Jelas, pertanggungjawaban diskresi ini, dalam bidang keuangan dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR untuk presiden dan DPRD bagi gubernur/bupati/walikota yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, diskresi diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam bidang keuangan, khususnya alokasi anggaran APBN/APBD sepanjang mendapat persetujuan dari atasan pejabat.

Perppu Ditinjau

Perppu ini, harus dievaluasi untuk melihat sebagai kegagalan suatu kebijakan apakah diskresi situasional dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan serta telah dilaksanakan dapat memberikan dampak yang diinginkan Pemerintah, atau sebaliknya. Jadi, evaluasi dilakukan, karena tidak semua program kebijakan publik menyangkut stabilitas keuangan negara/daerah pada masa Covid-19 serta ancaman membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan, apakah sudah berjalan sesuai aturan. Perppu ini, sudah melalui pertimbangan yang matang dari aspek filosofis, sosiologis, yuridis, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Sebenarnya naskah akademis telah bisa menganalisa dampak sosial politik yang akan terjadi.

Pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan dari pejabat di tingkat pusat/daerah dicapai antara lain efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, resposifitas, dan ketepatan. Kinerja pemerintah pusat/daerah efektifitas keberhasilan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Belum tercapai, bukti semakin meningkat angka kematian dan korban Covid-19 gelombang kedua di seluruh tanah air. Efisiensi, akan terjadi penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal, sehingga tujuan tercapai. Kita menyaksikan SDM penanganan Covid-19 jauh dari harapan. Masih tercecer/ketelodoran dalam penanganan pandemi, karena diukur dari unit pelayanan di rumah sakit, tempat pelayanan kesehatan perlu perhitungan melalui biaya dialokasikan negara belum menunjukkan penekanan kematian dan terpapar Covid-19. Negara/pemerintah sudah mengerahkan seluruh upaya. Kecukupan, seberapa besarnya tingkat efektivitas penanganan Covid-19, bagaimana mengukur/memprediksi seberapa jauh  melayani kebutuhan, nilai, kesempatan menyelesaikan Covid-19. Terlihat, belum kecukupan pendistribusian vaksin, masih keterlambatan pengiriman dari pusat ke daerah-daerah, sehingga pelayanan terhenti  atau dibatasi. Pemerataan, berarti sama dengan keadilan diberikan kepada masyarakat atau sasaran berhubungan dengan regulasi, sosial, pendistribusian, efektivitas, efisiensi mencukupi biaya yang bersifat kewajaran. APBD di daerah telah dipangkas anggaran mencapai 30 sampai 40 persen, tetapi Covid-19 semakin meningkat.

Selanjutnya Responsifitas, tanggapan kebijakan yang dikeluarkan terutama Perppu ini, oleh Pemerintah/Pemda dapat melayani kebutuhan masyarakat atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Hal ini, tanggapan dari masyarakat atas pelaksanaan para pejabat pusat/daerah. Masyarakat kelihatan acuh tak acuh Covid-19, Pemerintah tidak tegas dalam penerapan peraturan. Ketepatan, walaupun vaksin Covid-19 divaksinasikan kepada masyarakat tanpa memungut biaya alias gratis, di lihat adalah substansi tujuan bukan cara atau instrumen merealisasikan tujuan. Ketepatan pendistribusian vaksin ke darah-daerah belum ada kepastian yang jelas, sehingga para dokter dan tenaga kesehatan, serta partisipasi masyarakat terhalang dengan kepastian baik secara hukum, anggaran, dan pelaksanaannya. Kesimpulan, bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebaiknya ditinjau kembali terutama Pasal 27 atau dicabut. Diharapkan masyarakat, tidak memberi kesempatan atau peluang bagi pejabat pusat/daerah melakukan praktek KKN. (Penulis Mahasiswa Pascasarjana Konsentrasi Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Malang).


 


0 komentar:

Posting Komentar