Sabtu, 19 Juni 2021

Wakil Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko; PERUBAHAN RPJMD KOTA MALANG DISESUAIKAN PANDEMI COVID-19

NAGiNEWS,MALANG - Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika pada Rapat Paripurna (Kamis, 17/6/2021) lalu, agenda jawaban Walikota Malang Atas Pandangan Umum Fraksi, dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Walikota Atas Ranperda Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Perubahan RPJMD harus disesuaikan dengan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko (Foto: Istimewa).

Rapat bertempat di Ruang Paripurnan DPRD Kota Malang, dibuka dan dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Malang, Abdurrochman. Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko mengatakan bahwa RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 Nomor 1 Tahun 2019 telah ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2019. RPJMD tertuang visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Malang selama lima tahun", ujar Edi

Dikatakan Edi, visi dan misi Kota Malang, yaitu Kota Malang Bermartabat. Visi tersebut mengandung maksud, bahwa Bermartabat hakikatnya merupakan bentuk realisasi dan kewajiban pertanggungjawaban manusia sebagai pemimpin kepada masyarakat yang dipimpin", tandas Edi, politisi Partai Golkar.

Lanjut Edi, istilah Martabat menunjuk pada sebuah harga diri kemanusiaan yang memiliki arti kemuliaan, sehingga dengan visi Kota Malang Bermartabat, diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan, dan karakter yang mulia bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya", papar Edi, bahwa pembangunan diprioritaskan untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Maka dari itu, kata Edi, terdapat beberapa hal yang membuat Pemerintah Kota Malang melaksanakan perubahan RPJMD dan merasa perlu dilaksanakan perubahan tersebut. "Perubahan RPJMD, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan turunannya, menyangkut seluruh Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan program kegiatan serta sub kegiatan yang baru, sehingga hal ini harus dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan yang salah satunya adalah perubahan RPJMD", jelas Edi, selain itu, bencana nasional berupa Covid-19 memaksa Pemerintah Daerah untuk merealokasikan anggaran khusus untuk penanganan pandemi.

Secara terpisah Walikota Malang, Sutiaji mengatakan perubahan RPJMD hampir dilaksanakan oleh sebagian besar Kabupaten atau Kota di Indonesia. "Kota Malang, beberapa indikator mengalami perubahan. Namun visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikatornya tetap. Perubahan dalam RPJMD yang terbatas pada target indikator kinerja tujuan dan sasaran meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi, Gini Rasio, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Reformasi Birokrasi dan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Menanggapi perubahan RPJMD", ungkap Sutiaji, tidak hanya Kota Malang yang mengalami perubahan RPJMD. Melainkan hampir seluruh Kota atau Kabupaten di Indonesia yang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Lanjut Sutiaji, menjelaskan, Kota Malang menyerap 27 persen dari seluruh anggaran yang diwajibkan diserap 50 persen untuk penanganan Covid-19.

“Beruntung Kota Malang tidak seperti India. Kalau seperti India, anggarannya tidak cukup. Serapan 27 persen dari yang seharusnya 50 persen menandakan bahwa Kota Malang dapat mengontrol penyebaran Covid-19", urai Sutiaji, mantan Wakil Walikota Malang.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika mengungkapkan bahwa Perubahan RPJMD wajib dilakukan. “Perubahan RPJMD harus dilakukan oleh Kota atau Kabupaten bahkan Provinsi se-Indonesia. Karena tidak mungkin dapat dicapai dengan kondisi seperti ini. Jika tidak dicapai, maka menunjukkan kinerja yang kurang bagus, sehingga perlu penyesuaian, dan kita akan melihat atau menyoroti indikator apa saja yang diubah pada RPJMD Kota Malang", jelas Made, Ketua DPC PDIP Kota Malang.

Menurut Made, untuk target waktu dan nilainya, mungkin  dapat memaklumi. Tetapi tetap tidak boleh mengubah secara keseluruhan. Karena RPJMD bagian dari visi misi. “RPJMD bagian dari ‘GBHN’ Kota Malang. Apa yang sudah disepakati di awal bersama Dewan terdahulu. Kondisi perubahan RPJMD menyesuaikan dengan adanya Covid-19. Selain itu, harus tetap dilaksanakan sebagai bentuk komitmen janji Walikota periode 2018-2021", kata Made, merupakan janji politik Sutiaji dan Edi. (man/hans/oskar).

0 komentar:

Posting Komentar