Kamis, 10 Juni 2021

Bupati Malang HM Sanusi; PELESTARIAN LINGKUNGAN SIAP AMBIL ALIH KEWENANGAN PERHUTANI KELOLA HUTAN 115 HEKTAR

NAGiNEWS, MALANG - Bupati Malang, HM Sanusi mengajukan  usulan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait agar pengelolaan hutan di wilayah Kabupaten Malang dari Perhutani diserahkan ke Pemkab Malang.

Foto: Istimewa

Sanusi, berharap pemerintah pusat mengeluarkan moratorium tidak ada lagi pemotongan kayu, karena ini membahayakan keberlangsungan dan keberadaban manusia. "Pemkab Malang mengusulkan pengelolaan hutan di Kabupaten Malang dari Perhutani diserahkan ke Pemkab Malang. Pengelolaan hutan dilakukan oleh pemerintah daerah sudah diterapkan di luar Pulau Jawa", ujar Sanusi kepada wartawan, Kamis (10/6/2021), sehingga bukan hal mustahil diterapkan juga di Kabupaten Malang, karena sudah diterapkan di daerah lain.

Menurut Sanusi, seperti di luar Jawa, semua itu akan dicukupi Pemkab Malang. Karena itu, nanti anggaran pengelolaannya ada di Pemkab Malang. "Bukan tanpa alasan pihaknya mengusulkan, agar pengelolaan hutan yang saat ini, dilakukan Perhutani dan harapannya dapat diambilalih kewenangannya oleh Pemkab Malang. Alasan utama pelestarian lingkungan", kata Sanusi, mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, setiap tahun, setiap hujan selalu mendapat kiriman longsor.

Hal ini, diungkapkan Sanusi, diduga hutan di atas itu gundul. Setiap longsor mesti membawa bongkahan kayu dalam bentuk potongan-potongan. "Ada 115 ribu hektar lahan atau area hutan yang nantinya siap diambil alih kelolanya oleh Pemkab Malang dari Perhutani. Sebarannya ada di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Malang Selatan yang paling banyak", tutur Sanusi, politisi dari PDIP Kabupaten Malang.

Sedangkan tahapan atau usulan ini, menurut Sanusi masih dilakukan pembahasan lebih lanjut. "Hal ni, sedang dibahas oleh perguruan tinggi, dari pakar dan Kementerian saat ini sedang dikaji. Hanya saya sudah mengusulkan ke Kementerian secara lisan. Saya sampaikan bahwa ada perlakuan yang adil antara Jawa dan luar Jawa terkait Pengelolaan Hutan", harap Sanusi, terkait usulan Pemkab Malang terkait kewenangan Perhutani tergantung dari Kementerian dan berharap PP dicabut serta kembali ke undang-undang terkait hal tersebut. (rik/ris/oskar)

0 komentar:

Posting Komentar