Kamis, 29 April 2021

Walikota Batu Dewanti Rumpoko; THR ASN AMAN WALAUPUN TPP 4 BULAN BELUM BAYAR

NAGiNEWS, BATU - Dua pekan lagi lebaran Hari Raya  Idul Fitri 1442 Hijriah di masa Covid-19, Pemerintah Pusat mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6HK.04/lV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh. Perusahaan kewajiban membayar secara tepat waktu tanpa adanya penangguhan.

Walikota Batu, Dewanti Rumpoko (Foto: Istimewa).

Walikota Batu, Dewanti Rumpoko menegaskan menyangkut THR Aparatur Sipil Negara (ASN) aman akan terbayar tepat waktunya. "Sedangkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sudah empat bulan belum terbayar", tutur Dewanti, akan diusahakan semua bisa diselesaikan dan terbayar bersamaan THR dan masih ditunggu hasil Verfak dari Menpan RB. 

Dikatakan Dewanti, untuk perusahaan berbeda dengan tahun sebelumnya, perusahaan boleh mencicil pembayaran THR. "Tetapi sekarang, karena kondisi perekonomian saat ini sedang sudah mulai membaik dibandingkan dengan masa pandemi Tahun 2020 lalu", ujar Dewanti, jadi tidak boleh dicicil sama sekali.

Dikatakan Dewanti, jika ada perusahaan yang masih merasa terdampak Covid-19, maka bisa membuat laporan. Disertai dengan bukti keuangan kepada kami. "Hasil laporan tersebut, nantinya Pemkot akan kembali memfasilitasi untuk menemukan win-win solution dengan berdialog bersama", saran Dewanti.

Sedang mengenai sanksi pelanggaran pembayaran THR keagamaan kata Dewanti, jika perusahaan terlambat membayar, maka perusahaan akan diberikan denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayarkan. "Tanpa mengurangi kewajiban membayar THR secara penuh. Sedangkan untuk perusahaan yang tidak membayar THR, secara otomatis akan diberikan sanksi administratif", tegas Dewanti, contohnya, seperti teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha.

Terpisah Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batu, Krisnanto mengatakan, pihaknya akan mematuhi peraturan tersebut. "Jika hal tersebut sudah menjadi keputusan pemerintah dan telah tertuang dalam SE, maka bagaimana pun juga harus tetap dijalankan", ujar Krisnanto.

Krisnanto berharap seluruh anggota Apindo bisa siap dengan SE ini. Karena bagaimana pun juga semua kembali kepada kebijakan perusahaan masing-masing.

Selain itu, kata Krisnanto pembicaraan dengan kepala dingin juga harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jika muncul suatu permasalahan, sehingga antara karyawan dan perusahaan bisa saling mengerti keadaan. " Saya optimis, pada tahun ini tidak akan ada penangguhan THR seperti pada 2020 lalu. Walaupun situasinya masih sulit, mau tidak mau harus diterima", harapan Krisnanto, namun mekanisme kembali kepada perusahaan masing-masing.

Kristianto menegaskan, penyiapan hak karyawan berupa THR sudah disiapkan sejak tahun lalu. Sehingga pada tahun ini, dipastikan tidak terdapat kendala yang berarti. (sam)

0 komentar:

Posting Komentar