Rabu, 21 April 2021

KRITIK PP 72 TAHUN 2020 BENTUK DISKRIMINASI PEMDA SE JAWA

PEMANFATAN HUTAN dan Kawasan Hutan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, sampai hari ini dinilai kalangan akademisi sangat merugikan bagi petani yang lahannya telah bertahun-tahun dikuasai oleh Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani). Hal ini, para petani yang ingin menggarap tanah leluhurnya atau tanah adat, terhalang oleh penguasaan Negara melalui Perum Perhutani. Apalagi PP ini, dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Permasalahannya, Perum Perhutani telah menguasai tanah-tanah seantero nusantara “berkedok” melestarikan alam dan berujung pada bisnis Departemen Kehutanan dan Perum Perhutani sebagai mesin “politik uang” bagi penguasa yang berkuasa dan kroni-kroninya.

George da Silva

            Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tanah dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, jelas Nagara hanya menguasai tetapi tidak memiliki hak  milik atas tanah. Artinya jika pemerintah mau memliki tanah, pemerintah harus mengajukan/meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Tujuan Negara menguasai tanah-tanah adat atau yang tidak bertuan memberikan manfaat secara optimal dan berkewajiban menjaga kelestariannya untuk kemakmuran rakyat, terutama bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Oleh karena itu, negara menjaga daya dukungnya dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, serta bertanggung jawab. Negara juga, menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan norma hukum nasional. Jelas harus tunduk kepada Undang-Undang Agraria.

            Negara memberi pengelolaan hutan kepada Perum Perhutani dengan maksud dan tujuan adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfataan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan Pengelolaan Hutan dan hasil hutan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan  prinsip Pengelolaan Hutan Lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Tetapi kenyataan, petani dan masyarakat yang mendiami lokasi, desa dan tanah yang dikuasai oleh Perum Perhutani tetap menunggu sampai kapan mereka bisa menguasai tanah dan menjadi hak milik. Ada yang sudah mendiami bertahun-tahun, dua generasi tetapi sampai dengan hari ini masih dikuasai oleh Perum Perhutani.

            Contoh di Malang Selatan, Kecamatan Ampelgading, Tirtoyudo,  dan Dampit tanah luas sekitar 2.050 hektar masih dikuasai oleh PTPN yang melakukan kontrak kerja dengan Perum Perhutani selama 20 tahun telah berakhir tanggal 31 Desember 2013. Pada tahun 2012 PTPN. XII mengajukan perpanjangan kepada Perum Perhutani namun ditolak. Secara de facto, tanah luas sekitar 2.040 hektar dikuasai oleh petani/masyarakat di enam desa, yakni Tirtoyudo, Simojayan, Baturetno, Tlogosari, Kepatihan, dan Bumirejo.  Sementara yang masih dikuasai oleh PTPN XII sekitar 10 hektar untuk perkebunan dan perkantoran. Petani/masyarakat di sekitar lokasi tersebut mengharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang, membantu untuk mengurus hak kepemilikan berupa sertifikat tanah atas nama masing-masing petani/masyarakat.

Diskriminasi

            PP No 72 Tahun 2010, Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perum Perhutani untuk melakukan pengelolan hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pertanyaan apakah  di wilayah/daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Ambon, dan Papua tidak ada Perum Perhutani. Ataukan Perum Perhutani di wilayah tersebut sudah dibubarkan. Kenyataan di lapangan sampai saat ini, Perum Perhutani masih ada dan menguasai tanah-tanah dan mengelolah hasil-hasilnya di seantero nusantara.  Sering terjadi konflik pertanahan yang dikuasai oleh Perum Perhutani adalah sengketa tanah timbul, okupasi kawasan hutan, dan petani/masyarakat di sekitar kawasan yang ingin memilikinya.

            Landasan dasar pemkiran apa, sehingga Pemerintah hanya memproteksi atau mengatur Perum Perhutani di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, sedangkan di darah-daerah lain tidak berlaku PP Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perum Perhutani Negara. Hal ini, dapat menimbukan kecemburuan Pemda dan masyarakat yang hidup di tanah Pulau Jawa terhadap masyarakat luar Jawa. Menurut UU Nomor 41 Tahun 199 tentang Hutan, pemanfaatan kawasan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu diberikan kepada perorangan dan koperasi. Sedangkan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Swasta Indonesia, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

            Sebaiknya kegiatan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan di serahkan kepada masing-masing Pemerintah Daerah yang kemudian dilaksanakan oleh BUMD di wilayahnya, karena mereka lebih mengetahui dan mengenal. Hal ini, dalam rangka pengadaan usaha produktif sesuai kebijakan pemerintah meningkatkan pendapatan daerah dengan cara melakukan kegiatan produksi di bidang kehutanan. Selain  itu, Pemerintah Daerah melalui seleksi dan persyaratan yang ketat bisa menyerahkan lahan itu kepada perorangan atau  koperasi setempat untuk mengelolaanya,  serta memilik hak atas tanah tersebut, sehingga timbul kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatannya.

Dengan campur tangan pihak Pemerintah Daerah lebih mendorong, memotivasi petani/masyarakatnya berinovasi atas lahan yang tersedia, juga Pemda bisa mengkaplingkan luas tanah yang terukur untuk dijadikan hak milik bagi masyarakat. Berarti Pemda mendapat keuntungan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan dan hal mencermati, menelusuri, dan menilai pengurusan kehutanan, sehingga tujuan dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut. Selain Pemda, juga masyarakat dan perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan, demi anak cucu kita bersama.

            Melihat pelaksanaan di lapangan sering Perum Perhutani dan PTPN melakukan aksi “arogansi” terhadap petani/masyarakat di sekitarnya, maka saran saya sebaiknya PP Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perum Kehutanan Negara dicabut oleh Pemerintah. Jika, Pemerintah merasa “malu” untuk mencabut PP tersebut, maka pihak akdemisi, relawan, lembaga bantuan hukum, atau mereka yang peduli dengan petani dapat melakukan Judicial Review kepada Mahkamah Agung (MA) karena diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 menguji peraturan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Semoga. (Penulis Mahasiswa Pascasarjana Konsentrasi Sospol Universitas Muhammadiyah Malang).

 

 

 

0 komentar:

Posting Komentar