Kamis, 11 Maret 2021

MANUVER AKTOR POLITIK MARTABAT

(Perseteruan Internal Partai Demokrat)

George da Silva, Mahasiswa Pascasarjana Konsentrasi Sospol Universitas Muhammadiyah Malang.

PERSETERUAN internal Partai Demokrat telah terbuka menganga kepada publik, dengan berlansungnya  acara Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Sumatera Utara yang memilih Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Punawiran Jenderal TNI Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, menyingkirkan Putera Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  Agus Harimurti Yudhosono (AHY) sebagai ketua. Mosi tidak percaya terhadap kepemimpin AHY mulai terasa dua pekan terakhir ini, dengan menggadangkan Moeldoko berharap dapat  penyelamat  Partai Demokrat  lebih menjadi partai yang demokratis dan sebelumnya AHY telah memecat ketujuh seniornya dari keanggotaan partai.

                KLB Kamis, (5/2/2021) merupakan akumulasi dari pemecatatan dan tonggak sejarah dalam perjalannan Partai Demokrat yang pernah memenangkan  Pemilihan Umum (Pemilu) dan menjadi fenomena dalam kehidupan perpolitikan nasional, serta telah menjadi bagian dari demokrasi di tanah air.  SBY Presiden ke 6, yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat  menyatakan Partai Demokrat  berkabung” atas diselenggarakan KLB dari kubu kontra kepemimpinan AHY, yang baru seumur jagung. SBY merasa prihatin, keadilan supremasi hukum dan demokrasi sedang diuji. Kemelut internal partai ini, tentunya ada manuver aktor politik di antara kedua kubu yang sedang berseteru, sehingga bisa terjadinya KLB. Peran aktor ini, telah berhasil memainkan manuver politiknya, sehingga terjadinya KLB, dan aktor-aktor di pihak  AHY  juga mempermainkan atau mempertahan kedudukan AHY dan SBY. Sejarah mencatat pertikaian atau seterunya partai politik di tanah air, PKB, Golkar, PPP, Berkarya, seiring dengan perkembangan demokrasi.

                Manuver politik ini, penuh strategi dan taktik perebutan Ketua Umum Partai Demokrat, sehingga terjadi persekongkolan untuk kepentingan kekuasaan, dan identitas diri masing-masing kubu. Pihak yang berada di kubu AHY dan SBY mempertahan harkat dan martabat sebagai pendiri dan yang membesarkan partai sejak berdirinya 20 tahun yang lalu,  seolah-olah terjadi Partai Demokrat adalah “Partai Keluarga” atau “Partai Dinasti” yang tidak bisa telepas dari pengaruh dan kekuasan  AHY dan SBY. Sedangkan kubu KLB yang dimotori Jhoni Allen Marbun dan kawan-kawan yang sekaligus memimpin jalannya sidang KLB sertamerta secara aklamasi memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum.

Aktor Politik

                Semua kebijakan politik juga ketergantungan kebijakan dan karakter seseorang, apakah akan memperburuk atau memperbaiki sistem yang dalam partai politik. Peristiwa KLB Partai Demokrat kemungkinan  akan memperburuk kondisi konstituen yang mendukungnya, atau dibalik itu ada orang-orang kuat bersekutu dan membungkusnya dalam “demokrasi”, sehingga bisa mengacaukan seluruh  tatanan kepartaian.  Kita juga memahami ada  sekelompok orang yang kurang cocok dengan kepemimpinan AHY dan SBY yang dikenal dengan nilai-nilai kepemimpinan hebat dan kejujuran pengabdian kepada kepentingan publik. Apakah kelompok KLB adalah mereka yang berpaling  ke arah nasionalisme yang lebih sempit dengan meninggalkan tatanan, politik etika, maupun politik moral. Apakah  kedua kelompok ini,  tidak bisa diajak duduk satu meja dan membahas tentang kendala, solusi atau pemecahan, sehingga dapat berakhir dengan rekomendasi KLB. Di sinilah, letak Politik Martabat dipertaruhkan antara kedua kelompok yang juga dapat disebut Politik Identitas, yang berujungnya atau puncaknya (peak) menerapkan Politik Kebencian. Kubu AHY dan SBY penolakan terhadap Moeldoko sebagai sosok imigrasi, karena bukan berasal dari kader yang telah berdarah-darah membesarkan, mempertahankan partai dalam lautan tenang dan keadaan badai sedang menerpa.

                Fransis Yukuyama, Direktur Mosbacher Center on Democracy, Devolopment, and the Rule of Low buku terbitan tahun 2020  terlaris yang masuk ke dalam Versi The New York Times berjudul Indentitas, Tuntutan Atas Martabat, dan Politik Kebencian berpendapat  Politik Martabat (The Politics of Dignity) kepentingan pribadi kebutuhan manusia yang termotivasi hal-hal yang lebih baik dalam menjelaskan kondisi yang berbeda pada masa sekarang.  Hal ini, bisa juga disebut Politik Kebencian. Pemimpin politik menggerakan para pengikutnya dengan membuat persepsi bahwa martabat kelompok, karena mereka telah dihina, diremehkan, atau diabaikan. Dikatakan Francis, kebencian ini, memicu tuntutan untuk pengakuan publik akan martabat kelompok yang direndahkan. Sebuah kelompok yang dipermalukan, berusaha mengembalikan martabatnya, menyandang bobot emosional jauh lebih besar dibandingkan orang-orang yang mengejar keuntungan politik berujung pada keuntungan ekonomi.

Para Pelaku Saling Kenal

                Harkat dan martabat, serta kebencian yang mengakibatkan penghinaan merupakan kekuatan yang ampuh di negara-negara demokratis termasuk  Indonesia. Tetapi anehnya, para pelaku kebencian ini, saling kenal satu sama lainnya atau bersahabat. Mereka juga berakar dari satu visi, misi, kepartaian dan berakar dari nasionalisme. Dalam kasus ini, kelompok dengan kekuatan dan kekuasan besar memanuver politik bagi para pengikutnya, mereka percaya bahwa memiliki indentitas yang tidak diakui secara memadai dari kelompok lain atau masyarakat. Identitas ini, sangat bervariasi berdasarkan etnis, agama, kebudayaan, kedaerahan, ekonomi, orientasi kepartaian maupun gender. Semua ini, dimanifestasikan dan fenomena umum yaitu Politik Martabat dan Politik Indentitas.

                Manuver aktor Politik Martabat, karena salah satu kubu diperlakukan oleh kubu lainnya yang merasa sewenang-wenangnya dengan memecat para kader, maupun sebagian besar para ketua DPC. Mereka merasa diperlakukan tidak secara demokratis. Indentitas dan politik identitas dalam pemahaman kita memahami mengapa hal tersebut sangat penting bagi politik kontemporer. Sebenarnya identitas tumbuh sebagai pembeda antara diri seseorang dan dunia luar dengan segenap aturan dan norma sosial yang tidak cukup mampu menggali nilai atau martabat diri seseorang tersebut. Di sinilah adalah dasar dari martabat manusia, tetapi sifat dari martabat sangat bervariasi seiring berubahnya waktu.

                Kita bisa terlusuri dengan menganalisa sesuai sosial politik, kenapa bisa terjadi KLB karena kebuntuhan komunikasi antara dua kubu yang sedang berseteru, sehingga masing-masing mempertahankan posisinya. Tetapi manuver aktor Politik Martabat ini, bisa terjadi antara dua kubu atau ada pihak-pihak yang bermain dua kaki, sehingga mereka merengguh keuntungan dengan terjadi perseteruan ini. Ada dibalik kekuatan dan kekuasaan yang bermain menciptakan prestise masing-masing kubu.  Kemudian kita bertanya siapakah yang memetik keuntungan pertikaian internal Partai Demokrat. Apakah negara dalam hal ini pemerintah, ataukah sesama partai politik, ataukah kepentingan elit partai untuk mencari panggung  dan bermain di atas Politik Martabat. Kita berharap, agar kedua kubu ini bisa duduk satu meja dan berunding untuk mufakat membersarkan Partai Demokrat. Hal ini, karena ada perseteruan internal partai. Mungkin saja kubu yang satu menghendaki agar jangan terjadi kekuasaan keluarga atau dinasti, sedangkan kubu satunya mengehendaki dan membesarkan partai ke depan dengan segala tantangan yang dihadapi. Semoga. (George da Silva, Mahasiswa Pascasarjana Konsentrasi Sospol Universitas Muhammadiyah Malang).

 

               

0 komentar:

Posting Komentar