Rabu, 13 Januari 2021

Kepala BKPSDM Nurman Ramdansyah; SELEKSI JABATAN OPD KABUPATEN MALANG AWAL PEBRUARI

NAGiNEWS - MALANG, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah mengatakan Kementerian Dalam Negeri menyarankan agar kekosongan jabatan beberapa Kepala Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) di Kabupaten Malang segera terisi. Hal ini, diungkapkannya Selasa (12/1/2021) kepada wartawan diperkirakan awal Pebruari seleksi jabatan OPD di Kabupaten Malang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah (Foto:Istimewa).

Dikatakan Nurman, untuk mengisi jabatan tersebut masih menunggu jawaban formal/tertulis persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yaitu salah satunya terkait pembentukan Panitia Seleksi (Pansel). "Mengisi jabatan ada aturannya, kami tidak mau gegabah. Setelah berkonsultasi dengan Kemendagri beberapa waktu lalu, kami membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Mendagri melalui Gubernur Jawa Timur", jelas Nurman, mantan Kepala Bagian Hukum pada Setwilda Kabupaten Malang.

Selanjutnya dijelaskan Nurman, surat permohonan sudah diajukan oleh Bupati Malang dan masih menanti jawaban mudah-mudahan dalam minggu ketiga Januari sudah mendapat jawaban. "Apabila jawabannya turun, maka kami segera memproses seleksi terbuka paling cepat awal Pebruari, sehingga akhir bulan jabatan yang kosong dapat terisi", ungkap Nurman, teknisnya peserta seleksi terlebih dahulu mengikuti tes tertulis maupun wawancara.

Menurut Nurman, peserta harus melakukan pemaparan visi, dan misi. "Hasilnya kami memilih tiga orang terbaik, akan diajukan kepada Bupati untuk dipilih", urai Nurman yang sedang menyelesaikan disertasi hukum di Unmer Malang, hasil pemilihan Bupati tidak langsung dilantik tetapi sesuai prosedur dan dikonsultasi ke Mendagri.

Ada delapan jabatan OPD di Kabupaten Malang yang selama ini masih kosong yaitu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPKPCK), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Staf Ahli Bupati, Asisten I pada Sekwilda, dan Direktur RSUD Kanjuruhan. "Delapan OPD, selama ini diisi dengan Plt, tidak berpengaruh pada kinerja. Plt menjalankan organisasi di masing-masing OPD, namun tidak bisa mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan tetap di tangan Bupati", jelas Nurman, yang digadang menjadi Kepala Inspektur Kabupaten Malang. (rik/bala/oskar).

0 komentar:

Posting Komentar