Kamis, 09 Juli 2020

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron; MODAL PILKADA MINIMAL RP 20 MILIAR


NAGiNEWS-MALANG KEPANJEN, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan modal untuk mengikuti Pemilihan Gubenur, Bupati, dan Walikota yang lazim disebut Pilkada setidaknya bakal calon menyiapkan dana sebesar minimal Rp 20 miliar untuk mahar dan biaya politik (cost politics) selama masa kampanye.
 
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (Foto: Istimewa).
Hal ini, dikemukakan Ghufron dalam diskusi Daring bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Timur yang diikuti 38 Bawaslu Kabupaten/Kota se Jatim dengan Tema "Kaum Miskin Kota dalam Pusaran Politik Uang". Hadir sebagai pembicara Komisioner Bawaslu RI, M. Afifuddin, Komisioner Komnas HAM Bekasi Ulung Hapsara, yang dimoderator oleh Nur Elya AnggrainiKomisioner Bawaslu Jatim, Rabu (8/7/2020) pagi sampai siang.

Dijelaskan Ghufron besar modal calon kepala daerah tidak sebanding dengan gaji yang diperoleh kepala daerah ketika terpilih. "KPK menghitung selama kurun waktu menjabat satu periode lima tahun pendapatan murni kepala daerah berkisar Rp 5 miliar", ungkap Ghufron, yang ditonton hampir semua komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota se Jatim.

Selanjutnya dikatakan Ghufron, bagaimana seorang kepala daerah bisa balik modal dalam kurun waktu lima tahun, padahal seorang petahana harus memikirkan modal lagi untuk mencalonkan berikutnya. "Kondisi semacam ini, memicu kepala daerah untuk mendapatkan dana secara cepat diantaranya mutasi jabatan", kata Ghufron mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej), beberapa penempatan kepala dinas hingga mutasi jabatan tertentu pasti untuk urusan mengembalikan modal, bukan kepentingan rakyat.

Menurut Ghufron, strategi yang tidak lazim membuat para kepala daerah seringkali tertangkap oleh KPK melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) seperti menangkap nyamuk di kandang nyamuk.

Diuraikan Ghufron, masalah sistematik akarnya pada proses Pilkada yang membutuhkan biaya tinggi, sehingga butuh kerja bersama untuk membenahi proses pemilihan pemimpin lima tahunan ini. "Ada tiga subjek yang menjadi tolok ukur keberhasilan Pilkada yaitu kandidat yang bertanggung jawab, penyelenggara yang berintegritas, dan para pemilih yang berkualitas", ungkap Ghufron.

Diharapkan Ghufron, para calon harus bisa menjual program, bukan sekadar membeli suara. "Para penyelenggara harus bisa menjaga kepercayaan dan pemilih diharapkan tidak menunggu politik uang. Kami pernah mendengar istilah Pilkada adalah ajang membeli APBD, sehingga mereka berani keluar banyak modal", tutur Ghufron, ketika terpilih para kepala daerah lantas menggunakan APBD sesuai dengan kepentingan mereka.

KPK sangat berharap tidak ada yang demikian, sehingga antara KPU dan Bawaslu harus sevisi dengan KPK yaitu Pilkada yang jujur dan adil, maka akan menimbulkan kepala daerah yang adil. (rik/oskar).

0 komentar:

Posting Komentar