Minggu, 12 Juli 2020

Ketua KPK Firli Bahuri; KPU BISA COPOT NAMA PETAHANA JIKA KEDAPATAN MANFAATKAN BANSOS UNTUK PENCITRAAN


NAGiNEWS-JAKARTA, Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) didorong untuk memberikan sanksi kepada para petahana yang menggunakan program penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk pencitraan diri jelang Pilkada 2020.
 
Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi, Firli Bahuri.(Foto: Istimewa).
Hal ini disampaikan Firli Bahuri diperlukan kehadiran penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu sejak dini untuk mengingatkan dan memberi sanksi para petahana yang menggunakan program penanganan pandemi Covid-19 seperti Bantuan Sosial (Bansos) untuk pencitraan diri, yang marak terjadi jelang Pilkada serentak yang tinggal menghitung hari", tandas Firli, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (11/7/2020).

Dikatakan Firli, sanksi yang diberikan bisa sampai pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. "Pasal itu, mengatur kepala daerah dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon terpilih.

Menurut Firli jelang Pilkada, lembaganya menerima laporan sejumlah oknum kepala daerah yang mengambil kesempatan untuk meningkatkan citra diri di hadapan masyarakat dengan membonceng penggunaan dana penanganan Covid-19 dari pemerintah pusat. "Dana penanganan Covid-19 dijadikan sarana sosialisasi diri atau alat kampanye seperti memasang foto mereka pada Bansos kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi. Tidak sedikit informasi perihal cara oknum kepala daerah petahana yang hanya bermodalkan selembar stiker foto atau spanduk raksasa mendompleng bantuan sosial yang berasal dari uang negara", ujar Firli, ibukan dari kantong pribadi mereka, yang diterima KPK.

Selain tidak elok di lihat, Firli mengatakan tentunya telah mencederai niat baik dan kewajiban pemerintah membantu rakyat di masa pandemi saat ini. "Demokrasi yang sesungguhnya mesti menyediakan ruang adu program untuk meraih suara pemilih, bukan memainkan segala cara untuk meraih kemenangan. Kepada kepala daerah yang kembali ikut kontestasi pilkada serentak Desember 2020", imbau Firli, stop poles citra Anda dengan dana penanganan Covid-19.(yos/oskar).

0 komentar:

Posting Komentar