Sabtu, 13 Juni 2020

Pilkada Kabupaten Malang Penambahan 689 TPS; KPU TAMBAHAN 29 MILIAR DAN BAWASLU TIDAK PENAMBAHAN


NAGiNEWS-MALANG KEPANJEN, Mengingat petunjuk teknis pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang 2020 lazim disebut Pilkada, KPU Kabupaten Malang hanya dapat melakukan rasionalisasi anggaran Rp 1.424.460.000 dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan ada penambahan Rp 29,8 miliar lebih akibat penambahan 689 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sedangkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang tidak ada penambahan alias tetap Rp 27 miliar dari semula.
 
 Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Malang,Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM.(Foto:Istimewa).
Hal ini, dikemukakan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, permohonan dari KPU adanya penambahan anggaran sebesar Rp 29 miliar, sedangkan Bawaslu sudah berupaya melakukan rasionalisasi Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari NPHD yang diterima tidak ada perubahan tetap Rp 27 miliar. "Mereka Bawaslu hanya melakukan pergeseran anggaran, walaupun ada penambahan Pengawas TPS sebanyak 689 orang dan keperluan lainnya. Mereka menghemat pertemuan2, perjalanan dinas dan sebagainya, sehingga tidak ada penambahan", jelas Wahyu, yang juga Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, berterima kasih kepada kawan-kawan Bawaslu tidak ada penambahan anggaran, karena pemerintah mengalami kesulitan dana semua kegiatan dipangkas 35 sampai dengan 50 persen untuk membiayai Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dijelaskan Wahyu, berdasarkan Rapat Koordinasi TAPD dengan KPU Kabupaten Malang, dan Bawaslu Kabupaten Malang, Senin (8/6/2020) yang dipimpin Asisten Administrasi Umun Ibu Dra. Mursyidah, Apt, Mkes, didampingi Inspektur Ibu Dr. Tridiyah Maistuti, SH, MSi, dan Kepala Badan Keuangan Daerah Ibu Wahyu Kurniati, SS, MSi dan beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kepala Dinkes, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Kesbangpol, Sekretaris Satpol PP, Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah, KPU mengatakan ada penambahan 500 DPT per TPS, maka jumlah TPS dari semula 4.280 menjadi 4.969 TPS. Jadi penambahan 689 TPS, sehingga dari RAB awal NPHD sebesar Rp 85 miliar dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp. 5.712.292.300. "Kalo peraturan 800 orang yang terdaftar dalam DPT per TPS, karena Covid-19 diturunkan jumlah hanya 500 orang per TPS, belum lagi ditambah dengan alat kesehatan yang dibutuhkan menjadi Rp 29.869.152.000.", kata Wahyu, mantan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang, ketika dihubungi NAGiNEWS, Jumat (12/6/2020) sore.

Selanjutnya dijelaskan Wahyu yang pernah belajar tentang anggaran daerah di Australia, KPU akan menggunakan anggaran untuk Alat Pelindung Diri (APD) dan Thermal Gun sebesar Rp 29,8 miliar lebih. "Hal ini, semua untuk pemenuhan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada 2020, sehingga total usulan tambahan anggaran sebesar Rp 35.581.444.300 setelah dirasionalisasi sebesar Rp 1.424.460.000., sehingga total usulan tambahan anggaran sebesar Rp 34.156.984.300", papar Wahyu, mantan Camat Tajinan, Kabupaten Malang.

Menurut Wahyu semua usulan dari KPU dan Bawaslu ditampung, serta akan dibahas dalam TAPD. "Kami akan membahas di lihat dari dana yang tersedia di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun sampai 8O persen dari target, karena Covid-19 pemasukan dari hotel dan restoran/rumah makan nihil selama masa Corona. Kami akan bertemu lagi dengan KPU dan Bawaslu, walaupun Bawaslu tidak ada masalah", tutur Wahyu, yang pernah belajar perencanaan tata wilayah di Belanda. (rik/oskar).

0 komentar:

Posting Komentar