Jumat, 05 Juni 2020

Bupati Malang HM Sanusi; MENUGASKAN PJ SEKDA BARU WAHYU PENANGANAN COVID-19


NAGiNEWS-MALANG KEPANJEN, Setelah dua hari diberikan kepercayaan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, ternyata Kamis (4/5/2020) dilantik menjadi Pejabat (Pj) Sekda oleh Bupati Malang, HM Sanusi di Ruang Panji Pulangjiwo Kantor Bupati Malang, Jl Panji. Sanusi memberi tugas program prioritas yang harus dilaksanakan saat ini penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bahwa Sekda harus bisa mengoordinasikan agar tidak berkembang secara signifikan di lapangan, jika bisa upayakan zero (nol) kasusnya.
 
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, dilantik menjadi Pejabat (Pj) Sekda oleh Bupati Malang, HM Sanusi di Ruang Panji Pulangjiwo Kantor Bupati Malang, Jl Panji.Kamis (4/5/2020).
Sanusi mengatakan Pj itu sifatnya sementara, masa jabatannya tiga bulan. "Pj dapat melaksanakan tugas-tugas Sekda sebagaimana pejabat definitif. Sementara dari aspek pemerintahan Pj Sekda bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam hal membantu dan menjalankan tugas-tugas bupati", harapan Sanusi, mantan Wakil Bupati Malang, juga Sekda harus bisa mengaktualisasikan kebijakan bupati yang tertuang dalam APBD maupun Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Malang.


Dikatakan Sanusi pria asal Kecamatan Gondanglegi, tujuannya agar bisa dieksekusi oleh semua jajaran Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan dinas teknis lainnya. "Tidak kala pentingnya Pj Sekda dapat melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah, serta meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)", tegas Sanusi mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, meminta Wahyu membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan mitra kerja pemerintah, baik dengan DPRD, maupun Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Secara terpisah Wahyu mengatakan pihaknya akan fokus menyiapkan strategi menekankan pemenyebaran wabah Covid-19 di wilayah Kabupaten Malang. "Sekarang sudah mulai fase new normal life, jadi akan langsung bekerja agar program pemerintah yang sudah ditata pasca berakhirnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bisa berjalan sesuai ketentuan", kata Wahyu, yang masih merangkap Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang.

Lanjut Wahyu menjelaskan pihaknya telah menggelar rapat internal bersama Dewan Risert Daerah (DRD) beberapa hari yang lalu. "Pemerintah Kabupaten Malang menginginkan ada kontribusi yang riil diberikan oleh DRD kepada masyarakat Kabupaten Malang, terutama dalam hal penanganan, pencegahan dan pembrantasan Covid-19", ujar Wahyu, mantan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang.

Menurut Wahyu yang beristrikan Hanny Andriani program percepatan telah digodok DRD bersama Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan. "Hal yang dibicara berkaitan program peningkatan imun, rogram ini sudah dipantau oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lipi), dan sekarang sedang dalam persiapan uji coba", papar Wahyu, mantan Camat Tajinan, walaupun  penanganan dan penanggulangan Covid-19 saat ini, berada dalam kendali TNI dan Polri.

Wahyu meyakinkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, akan tetap membackup seluruh program yang akan dilaksanakan demi masyarakat Kabupaten Malang merasa aman, tenteram, kesejukan, dan tidak takut dalam menghadapi Corona. "Pemkab Malang memperhatikan kelanjutan pelaksanaan pembangunan, walaupun imbasnya melakukan rasionalisasi anggaran dalam APBD 2019 di semua OPD dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap perencanaan program dan seluruh kegiatan Pemkab Malang", jelas Wahyu, yang pernah belajar tentang Keaungan Daerah di negeri kaunguru (Australia).

Dikatakan Wahyu Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 20 Tahun 2020 pembangunan bisa dilaksanakan untuk konstruksi juga boleh, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam pengerjaannya. "Hampir seluruh proyek fisik yang dialokasikan melalui dana transfer daerah maupun APBD dan Dana Anggaran Khusus (DAK) tahun ini juga dibatalkan. Potongan atau rasionalisasi berkisar 35 sampai dengan 50 persen dari setiap anggaran yang ada di OPD", urai Wahyu,yang penah belajar tata wilayah di negara kincir angin (Belanda). (rik/bala/oskar).

0 komentar:

Posting Komentar