Jumat, 29 Mei 2020

Wakil Ketua MPR RI Dr. Ahmad Basarah; TIDAK ADA RUANG KEBANGKITAN PKI


NAGiNEWS - JAKARTA, Wakil Ketua MPR RI, Dr. Ahmad Basarah memastikan tidak ada ruang bagi Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali bangkit. Berharap pihak-pihak tertentu, baik kalangan politisi, akademisi, maupun masyarakat umum, tidak usah khawatir dan membesar-besarkan isu kebangkitan partai terlarang ini di Indonesia.
Wakil Ketua MPR RI, Dr. Ahmad Basarah.(Foto: Istimewa).
Basarah menyampaikan hal ini, saat memberikan ceramah Pancasila secara virtual terhadap Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Ketahanan Nasional Universitas Brawijaya Malang belum lama ini, sekaligus merespon ramainya pemberitaan mengenai Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang tidak mencantumkan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/ 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia. Sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk mengembangkan paham atau ajaran Komunisme /Marxisme.  "TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Tanpa disebutkan dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila pun, organisasi terlarang ini dan ajaran komunismenya tak mungkin lagi dibangkitkan kembali dengan cara apa pun', ujar Basarah, Pengurus Pusat PDIP.

Basarah, yang meraih doktor bidang hukum lulusan Universitas Diponegoro Semarang mengatakan dalam Sidang Paripurna MPR RI Tahun 2003, MPR RI telah mengeluarkan TAP MPR Nomor I Tahun 2003 yang secara populer disebut dengan ‘’TAP Sapujagat’’. "Disebut demikian, karena TAP MPR Nomor I Tahun 2003 berisi Peninjauan Tehadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI sejak 1960 sampai 2002", ungkap Basarah, setelah keluarnya TAP MPR No I Tahun 2003, MPR sudah tidak lagi punya wewenang untuk membuat TAP MPR yang bersifat mengatur keluar (regeling).

Selanjutnya dijelaskan Basarah, dari total 139 TAP MPRS/MPR yang pernah keluarkan, semuanya dikelompokkan menjadi enam kategori dengan rincian sebagai berikut: Pertama, sebanyak delapan TAP MPR dinyatakan tidak berlaku. Kedua, tiga TAP dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan tertentu. Ketiga, delapan TAP dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil Pemilihan Umum (Pemilu). Keempat, 11 TAP dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang. Kelima, sebanyak lima TAP dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib baru oleh MPR hasil Pemilu Tahun 2004. Terakhir sebanyak 104 TAP dinyatakan dicabut maupun telah selesai dilaksanakan.  "MPR saat ini, sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk membuat ataupun mencabut TAP MPR, maka secara yuridis ketatanegaraan pelarangan PKI dan ajaran Komunisme dalam TAP MPRS XXV Tahun 1966 telah bersifat permanen. TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 masuk dalam kelompok kedua dan dinyatakan masih berlaku", papar Basarah, jadi, sekali lagi, tak perlu ada kekhawatiran PKI bakal bangkit lagi berhasil duduk di MPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Malang Raya (Kabupaten Malang,. Kota Malang, Kota Batu).

Dikatakan Basarah, apalagi ada regulasi lain, yang juga mengatur soal itu, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  yang berkaitan dengan kejahatan Terhadap Keamanan Negara. ,"Undang-undang ini, memuat larangan menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, dengan ancaman pidana penjara dua belas tahun sampai dengan 20 tahun penjara", urai Basarah, demikian tidak ada ruang lagi bagi PKI untuk kembali bangkit. (ans/oskar).

0 komentar:

Posting Komentar