Sabtu, 09 Mei 2020

Soal Polemik Sekda Kabupaten Malang Adeng: BUPATI MEMPUNYAI KEWENANG DIATUR UU


NAGiNEWS-MALANG, Presiden Direktur Jaringan Satu Indonesia (JSI), Abdul Qodir mengkritisi polemik dan perdebatan pemilihan calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang yang akan ditinggalkan Sekda Didik Budi Mulyono, tanggal 1 Juni 2020 memasuki pensiun sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Presiden Direktur Jaringan Satu Indonesia (JSI), Abdul Qodir.(Foto:Istimewa).
 Adeng panggilan akrabnya Abdul Qodir mengatakan, ketika berbicara soal jabatan Sekda, maka landasan hukum utamanya harus mengacu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. "UU ini, pada Paragraf Kesatu, Pasal 53 mengatur tentang Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), substansinya Bupati adalah Pejabat PPK yang didapatkan langsung dari Presiden," kata Adeng kepada NAGiNEWS, Jumat (8/5/2020) petang.

Menurut Adeng, langkah Bupati Malang, Sanusi, dalam upaya pembentukan Tim Panitia Seleksi (Pansel) pergantian Sekda tidak perlu melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) menurutnya sudah tepat. "Bupati sebagai PPK memiliki kewenangan penuh dalam pengangkatan Pejabat Birokrasi di lingkungan Pemkab Malang", jelas Adeng,  UU ASN, Pasal 108 ayat (3),  Pasal 115 ayat (1) sampai dengan ayat (5), Bagian Ketiga tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Daerah.

Jadi, menurut Adeng, wewenang atribusi yang dimiliki oleh bupati tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, apalagi oleh Sekda yang sudah masuk masa pensiun. Dibutuhkan hanyalah keseriusan dan ketegasan Bupati, saja kuncinya. "Jika bicara soal siapa yang berwenang membentuk Timsel untuk memilih, kenudian mengusulkan satu diantara tiga ASN yang lolos seleksi sudah jelas diatur dalam UU tersebut, yakni bupati", ungkap Adeng, juga menjabat Wakabid Pora DPC PDIP Kabupaten Malang.

Persoalan adanya perdebatan hukum, hal itu sudah biasa, yang tidak puas dipersilahkan tempuh jalur hukum. "Jabatan Sekda merupakan jabatan strategis dalam Pemerintahan Daerah, jadi menurut saya jabatan itu jangan sampai mengalami kekosongan. Jangan memperumit keadaan, serahkan saja kepada bupati dan yang terpenting saya ingatkan, jabatan Sekda itu jabatan karir bukan jabatan politis", tutur Adeng, siapapun tidak boleh bermanuver.

Adeng juga mengingatkan agar Bupati Malang HM Sanusi, harus mempunyai rasa kepercayaan diri, karena PPK Kabupaten memperoleh delegasi langsung dari Presiden dan Presiden oleh undang-undang memperoleh kewenangan atribusi sebagai pembina kepegawaian. "Presiden mendelegasikan kepada Bupati atau Wali Kota. Jadi, untuk menunjuk dan mengangkat merupakan kewenangan penuh bupati, jadi jangan melempem, apalagi yang di perdebatkan", urai Adeng, walaupun bupati mempunyai kewenangan memilih Sekda, berharap jangan lantas dijalankan dengan suka-suka hati.

Dikatakan Adeng, bupati harus tetap mendengarkan saran dan masukan para tokoh, DPRD, karena pemerintahan akan berjalan efektif ketika mendapat legitimasi dari kekuatan sosial. "Bupati juga melakukan koordinasi dengan Forkopimda Kabupaten Malang, dan menerima masukan,  saran, agar Sekda yang terpilih bisa menjadi panutan ASN", harap Adeng, JSI tidak mempermasalahkan siapa yang terpilih, karena banyak ASN Eselon II yang memenuhi syarat. (oskar).

0 komentar:

Posting Komentar