Sabtu, 30 Mei 2020

Rakyat Iuran BPJS untuk Membiaya Dirinya


Oleh : George da Silva
HEBOH TERKAIT Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Pepres Nomor 82 Tahun 2010 tanggal 5 Mei 2020 tentang Jaminan Kesehatan kenaikan iuran pada kelas 1, 2, dan 3 mulai berlaku tanggal 1 Juli 2020 ditandatangan Presiden Joko Widodo yang dikelolah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dalam kondisi masyarakat cemas, getir, takut dan berperang melawan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), presiden membuat keputusan yang tidak populer seolah-olah bertentangan dengan kebutuhan bukan keinginan masyarakat. Mengapa presiden dan menterinya berani mengambil keputusan dan kebijakan dalam suasana seperti ini. Apakah rakyat diminta untuk membayar iuran BPJS untuk membiaya pengobatan sendiri, jika kena musibah sakit. Apakah tindakan pemerintah dengan memungut dana atau iuran dari rakyat untuk membiaya diri mereka sendiri tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah tidak bisa menyediakan dana kesehatan bagi rakyatnya, khusus mereka yang berada di bawah garis kemiskinan sekitar 130 juta orang, tetapi pemerintah mengambil jalan pintas, tidak mau bersusah, malahan memungut dari rakyatnya sendiri.

Sebelumnya Pepres Nomor 80 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan resmi digugat oleh Kantor Advokat M. Sholeh & Partner dari Surabaya ke Mahkamah Agung (MA) dengan alasan Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (9) kenaikan iuran BPJS sangat memberatkan masyarakat, walaupun untuk Kelas III tidak ada kenaikan, tetapi Kelas I, dan II ada kenaikan. Menurut informasi, M. Sholeh & Partner telah mendaftar gugatannya di MA sehubungan dengan Pepres Nomor 64 Tahun 2020.
Isi Pepres Nomor 64 Tahun 2020, peserta Kelas III Tahun 2020 dari Rp 42.00,- membayar hanya Rp 25.500,-, sisanya Rp 16.500,- diberi bantuan atau subsidi oleh Pemerintah. Sedangkan pada Tahun 2021 peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III membayar iuran Rp 35.000,- sisanya Rp 7.000,- ditanggung pemerintah. Selain itu, Januari-Pebruari-Maret 2020 untuk Kelas I iuran Rp 160.000,-, Kelas II iuran Rp 110.000,-, dan Kelas III iuaran Rp 42.000,-. Begitu juga untuk April-Mei-Juni 2020, Kelas I iuran Rp 80.000,-, Kelas II iuran Rp 51.000,-, dan Kelas III iuran Rp 25.000,-. Hal ini, dibandingkan dengan Pepres 80 Tahun 2018 Kelas I iuran Rp 80.000,-, Kelas II iuran Rp 51.000,-, dan Kelas III iuran 25.500, MA membatalkan Pepres Nomor 79 Tahun 2019 mengembalikan iuran menjadi Kelas I Rp 80.000,-, Kelas II Rp 51.000,-, dan Kelas III Rp 25.500,-.

Alasan Pemerintah Menaikan
Putusan MA Nomor 7/P/HUM/2020, tanggal 9 Maret 2010, pemerintah diberikan hak untuk melakukan uji materi dan pemerintah boleh mencabut dan/atau mengubah Pepres Nomor 75 Tahun 2019 dengan tenggat waktu 90 hari sejak diputuskan, sehingga iuran PBPU dan BP tetap subsidi pemerintah. Pasal 56 ayat (3), kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian dapat berupa tingkat inflasi yang tinggi, keadaan pasca bencana yang mengakibatkan penggunaan sebagian besar daya ekonomi negara, dan lain sebagainya. Juga untuk melakukan tindakan khusus menjaga kesehatan dan keseimbangan penyelenggara program jaminan sosial, serta aturan lain berupa penyesuaian manfaat iuran dan/atau usia pensiun merupakan upaya terakhir. MA mengabulkan sebagian klausal Pasal 34 ayat (1), dan ayat (2) Pepres Nomor 75 Tahun 2019, karena dinilai bertentangan dengan Pasal 2, 4, dan 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI dan IX DPR RI, Jakarta, Senin (2/9/2019) demi berkelanjutan operasional BPJS Kesehatan akan mengalami defisit Rp 77,8 triliun pada Tahun 2024 apabila tidak mengambil langkah-langkah strategis. Menurut prediksinya, Tahun 2020 desifisit Rp 39,5 triliun, Tahun 2021 defisit 50,1 triliun, Tahun 2022 defisit Rp 58,6 triliun, Tahun 2023 defisit 67,3 triliun, dan Tahun 2024 defisit 77,8 triliun.

Aneh sekali, kinerja Dewan Pengawas dan Direksi BPJS yang sangat buruk, dan tidak bisa mengelola dana BPJS dengan baik dan optimal, sehingga setiap tahun mengalami defisit dan pemerintah harus menanggungnya dana diambil dari APBN. Terjadinya defisit apabila pendapatan lebih kecil dari pembiayaan. Apakah BPJS harus tetap dipertahankan demi kelanjutan operasinal BPJS yang setiap tahun mengalami defisit. Lebih anehnya lagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam suasana defisit melalui Permenkeu Nomor 112 Tahun 2019 tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi menambah honor/kehormatan/bonus/cuti/insentif, diambil bukan dari APBN tetapi operasional BPJS Rp 4,07 triliun. Dewan Pengawas Rp 17,73 miliar dibagi tujuh anggota rata-rata Rp 211,14 juta perbulan, dan Dewan Direksi Rp 32,8 miliar dibagi delapan anggota mendapat rata-rata 12 bulan sebesar Rp 2,55 miliar.

Uang insentif sangat fantatis lebih besar dari gaji seorang presiden yang mengurus negara ini. Harapan Menkeu dapat meninjau kembali dengan menurunkan insentif perbulan yang proporsional sesuai kinerja, apalagi dalam suasana Covid-19 yang sangat prihatin. Jika, setiap tahun defisit bertriliunan, sebaiknya dewan pengawas dan direksinya diganti. Mereka mendapatkan insentif di atas penderitaan rakyat yang membayar iuran sebesar Rp 25.500,- saja kebanyakan menunggak. Ada sebanyak 800 ribu lebih peserta BPJS Kesehatan sejak Januari 2020 dari Kelas I, dan II pindah atau turun ke Kelas III, karena mereka merasa berat untuk pembayaran iuran per bulan. Padahal yang termasuk dalam Kelas I, dan II adalah mereka yang kaya dan mampu, tetapi mereka turun kelas untuk pengobatan. Seharusnya Kelas III untuk kaum miskin atau berpendapatan rendah yang normatif.

Bertentangan dengan UUD 45
Apakah pemerintah menarik iuran dari masyarakat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita simak bersama, bahwa UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat dapat memenuhui kebutuhan hidup dasar yang layak. Terkait dengan Pasal 28H UUD 1945 secara utuh ayat (1, 2, 3) terutama ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Disinilah negara/pemerintah hadir di tengah-tengah rakyat dan kewajiban melayani kesehatan dasar, termasuk pengobatan kesehatannya tanpa mengkotak-kotak.

Jika, dikaitkan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Apakah pengamen, pengemis di perempatan, di bawah jalan tol, tempat ibadah, Mall, swalayan, pasar tradisional, dari rumah ke rumah sudahkan pemerintah melalui dinas sosial di daerah masing-masing menyalurkan bantuannya, padahal itu tugas negara/pemerintah. Pembagian Bantuan Sosial (Bansos) hanya pada hari-hari raya sebagai pencitraan saja. Sedangkan ayat (3) “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusian”. Seharusnya negara/pemerintah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dan pantas bagi masyarakatnya, tetapi sering kita mendengar rumah sakit hanya menerima pasien/keluarga pembayaran tunai, sedangkan melalui BPJS Kesehatan sering diabaikan atau diterlantar dengan alasan tempat tidur penuh, atau tidak ada rujukan dari Puskesmas. Harapan pemerintah mengontrol/mengawasi setiap rumah sakit, sehingga bisa mengambil tindakan tegas sesuai UU Kesehatan bagi yang melanggar.

Negara/Pemerintah apabila memungut iuran dari masyarakat untuk membiaya dirinya sendiri, bertentangan dengan UUD 1945. Pemerintah sebaiknya mengambil kebijakan yang lain tidak membebankan kepada masyarakatnya. Pemerintah bisa mengambil dana dari nonbugeter yang ada di beberapa instansi/lembaga/badan yang berkelimpahan dengan alasan operasional mereka. Sebenarnya dana nonbugeter sudah ditiadakan, tetapi sampai sekarang prakteknya masih berlangsung. Harapan negara/pemerintah biasa memasukan secara perlahan-laha biaya kesehatan masyarakat dalam APBN daripada membiaya defisit BPJS dari tahun ke tahun semakin membengkak. Sebaiknya negara/pemerintah memberi kesempatan kepada asuransi jiwa swasta atau milik pemerintah yang melaksanakan seluruh kegiatan asuransi kesehatan, pemerintah hanya memperhatikan fakir miskin, anak terlantar sebagai peserta BPJS dengan mendata secara ketat dan riil di lapangan. Semoga (george da silva/direktur nonaktif lembaga pemantau dan evaluasi otonomi daerah).


0 komentar:

Posting Komentar