Senin, 11 Mei 2020

Perppu Nomor 2 Tahun 2020, Pilkada Serentak Desember 2020 Dapat Dilaksanakan


LAHIRNYA Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo tanggal 4 Mei 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, merupakan payung hukum untuk terlaksananya Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang terhenti semua tahapan sejak tanggal 1 April 2020 yang lalu. Konsekuensi dari lahirnya Perppu ini, akibat dari penanggulangan penyebaran pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional (nonalam), maka perlu pemerintah mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dari tingkat pusat sampai ke daerah, termasuk penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 yang lazim disebut Pilkada.
Oleh : George da Silva
Perppu Nomor 2 Tahun 2020, adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dalam Pasal 201 ayat (6), “Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan Tahun 2015 dilaksanakan pada Bulan September 2020”, kenyataan di lapangan sejak Januari sampai dengan sekarang, pemerintah menyatakan Covid-19  sebagai pandemi bencana noalam yang menyerang seluruh dunia, sehingga ditunda tahapan Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Perppu ini, setingkat dengan undang-undang diterbitkan ketika keadaan mendesak dimana dalam situasi belum ada aturan yang mengatur, dan juga menjawab permasalahan yang dihadapi selama proses Pilkada, sehingga atas kesepakatan Pemerintah, Komisi II DPR RI, KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  (DKPP) menyetujui usulan pemerintah. Selain itu, Perppu ini menjawab kekosongan hukum sehubungan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Sebelumnya pada tanggal 23 Maret 2020 KPU telah menetapkan Keputusan Nomor:179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020, menegaskan menundaan sejumlah tahapan Pilkada, tetapi tidak termasuk pemungutan suara pada tanggal 23 September 2020. Hal ini, juga Bawaslu mengeluarkan surat kepada Bawaslu Propinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota pengawasan semua tahapan Pilkada ditunda sejak tanggal 1 April 2020 yang melaksanakan Pilkada serentak sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut.

Mengingat Pasal 120 ayat (1) “Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lain yang mengakibatkan sebagaian tahap penyelenggara Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan”. Kita mengetahui bersama di tanah air sedang menyebarnya Covid-19 sampai ke seluruh daerah merupakan bencana nonalam, sehingga tahapan-tahapan terhenti. Tetapi dengan Perppu ini, maka KPU dapat melanjutkan tahapan-tahapan yang tersisa dalam proses Pilkada serentak 2020.
Pilkada Dapat Dilaksanakan?

Menjawab pertanyaan apakah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak pada Desember 2020 dapat dilaksanakan. KPU, jangan terburu-buru mengeluarkan Peraturan KPU menggantikan PKPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebelum ada penetapan dari pemerintah secara resmi tentang pandemi Covid-19 sudah selesai atau berakhir. Berdasarkan Perppu ini, maka tahapan selanjutnya akan diselenggaran pada tanggal 1 Juni 2020 dalam keadaan normal.

KPU bisa memilih opsi untuk melanjutkan tahapan Pilkada Desember 2020 yang tersisa dalam keadaan normal, yaitu menetapkan Pilkada lanjutan pada tanggal 1 Juni 2020 sesuai tahapan-tahapan, atau opsi yang lain dalam keadaan tidak normal semua tahapan yang tersisa dipadatkan temasuk hari pemilihan yang direncanakan tangal 9 Desember 2020. Tetapi, tetap berprinsip tidak merugikan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam masalah penyediaan keuangan untuk Pilkada serentak, termasuk biaya-biaya keamanan, tidak merugikan Partai Politik (Parpol) Pengusung Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan.

Apakah Pemda bisa merubah nilai yang sudah tertera dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai Peratutan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun  2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 14 ayat (2) “Perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaiman pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah besaran Hibah kegiatan Pemilihan sesuai dengan NPHD yang telah ditetapkan”. 

Hal ini, juga harus diperhitungkan karena apabila ada biaya-biaya tambahan bagi KPU, Bawaslu dalam menyikapi paskah Covid-19, apa yang terjadi kita belum biasa prediksi ke depan. Berarti harus ada perubahan terhadap Permendagri Nomor 54, khususnya Pasal 14 ayat (1) besarannya dapat berubah. Pertanyaan apakah Pemerintah Pusat sudah berkoordinasi dengan 9 (sembilan) Pemda Propinsi, 224 Pemda Kabupaten, dan 37 Pemkot yang mengikuti Pilkada serentak Tahun 2020. Tersedia dalam APBD yaitu Dana Cadangan untuk membiaya proses Pilkada 2020 sudah ditandatangani, walaupun ada penegasan dari Mendagri dana Pilkada jangan digunakan untuk penanganan Covid-19, dan apakah Pemda bisa menyisihkan dana untuk Pilkada, sedangkan hampir 35-50 persen dana APBD tersedot untuk menangani Covid-19. Dengan demikian, Pemerintah Pusat harus mengucurkan dana Pilkada ke daerah-daerah, walaupun Pemerintah Pusat juga sudah babak belur dengan menyisihkan/menggeserkan anggaran APBN pengangan Covid-19.

Keadaan penyebaran pandemi Covid-19 di tanah air, dari hari ke hari angka kematian dan anggka positip Covid-19 semakin meningkat, walaupun di beberapa daerah telah menetapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Jatim Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo, dan sepakat akan ditetapkan Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu), tetapi wabah ini masih menyerang, sehingga kita pun tidak mengetahui dengan pasti kapan akan berlalu dan berakhir. Perppu ini, Pasal 201A ayat (2) mengatakan dalam hal pemungutan suara serentak yang dilaksanakan pada bulan Desember 2020 tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana noalam berakhir, tetap melalui mekanisme yaitu persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan DPR.

Perppu ini, hanya sebagai payung hukum untuk menunda Pilkada yang sedang, tertunda, dan  akan dilaksanakan. Pemerintah juga mengeluarkan Perppu ini, tidak sepenuh hati karena beririsan dengan masalah penanganan pandemi Covid-19 secara nasional. Sebaiknya Perppu ini, dilanjuti dengan perubahan Undang-Undang Pilkada pembahasannya setelah Covid-19 berakhir, supaya pihak pemerintah, KPU, dan DPR bisa terkonsentarsi dalam pembahasannya. Tetapi dengan Perppu ini, melihat adanya celah-celah dengan penundaan tahapan, program, dan jadwal pelaksaan pemilihan oleh KPU.

Saran saya,  dengan situasi yang tidak menentu masih daerah abu-abu (grey area) dan kita juga masih dalam zona berbahaya (danger zone) di segala sektor kehidupan sehari-hari, akibat pandemi Covid-19 yang tidak jelas, sehingga penyebab utama adalah peraturan yang tidak jelas, regulasi yang tidak tegas hanya melahirkan area abu-abu saja. Pertanyaan apakah situasi yang sulit diprediksi ini, kemampuan untuk mengubah ketentuan seenaknya ke dalam bentuk lain yang biasa berlaku sewaktu-waktu dengan perubahan PKPU atau aturan yang lain. Sebaiknya, aturan atau regulasi ini dirancang lengkap dan sempurna untuk menghadapi siatusi yang serba tidak menentu seperti saat ini. Semoga.(george da silva/komisioner bawaslu kabupaten malang).

0 komentar:

Posting Komentar