Minggu, 17 Mei 2020

Ketua KPU RI Arief Budiman; MENGKAJI USULAN PILKADA DITUNDA SAMPE COVID-19 BERAKHIR


NAGiNEWS-JAKARTA, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman menyatakan akan mengkaji usulan dari berbagai pihak yang meminta pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 yang lazim disebut Pilkada ditunda hingga pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berakhir atau mundur dari tanggal 9 Desember 2020.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman.(Foto: Istimewa).
Menurut Arief, didiskusikan lebih lanjut karena kalau penundaan tahapan Pilkada harus mendapatkan persetujuan KPU, Pemerintah dan DPR. "Kami harus bahas semua opsi secara bersama", ujar Arief acara uji publik online Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan Tahapan Pilkada, Sabtu (16/5/2020).

Dikatakan Arief, berdasarkan draf PKPU yang telah disiapkan, KPU merencanakan tahapan lanjutan Pilkada dimulai kembali pada 6 Juni 2020. Sehingga, tahapan pendaftaran  Pasangan Calon (Paslon) direncankan bisa digelar pada September 2020 dan pemungutan suara digelar pada Desember 2020 sesuai dengan yang tertera Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyiratkan bahwa tahapan Pilkada masih terlalu riskan dilanjutkan saat status Covid-19 masih menjadi pandemi dunia. Dia menyarankan minimal tahapan Pilkada bisa dilanjutkan, jika status Covid-19 sudah turun menjadi endemi atau wabah nasional.
“Soalnya, kalau status pandemi dunia ini belum dicabut, semuanya masih unpredictable. "Rasanya tidak elok, kita juga melihat negara-negara lain. Kalau kita menyelenggarakan sendiri, saya kira lucu juga", ujar Terawan dalam acara yang sama.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.(Foto: Istimewa).
Beberapa partai pendukung pemerintah menyatakan setuju dengan usulan Terawan. Sementara partai di luar pemerintah tak sependapat. Demokrat dan PKS misalnya, meminta pemerintah tetap meyelenggarakan Pilkada pada Desember 2020.

Anggota Fraksi PKS, Hermanto menyebut, Pilkada dalam situasi pandemi harusnya tetap bisa dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19. “Kalau ditunda terus tahapannya, kandidat bisa stres, karena strategi yang telah mereka siapkan akan terkendala", ujar Hermanto, semuanya jadi tidak ada kepastian.

Hal senada disampaikan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow. Menurutnya, KPU harus tegas mengambil keputusan. “Payung hukumnya sudah ada. Kalau KPU yakin mampu, Pilkada harus tetap dilaksanan pada Desember mendatang dengan segala risiko dan konsekuensinya", tegas Jeirry.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari setuju dengan Menkes Terawan. Menurut Feri, dalam situasi pandemi saat ini, pertimbangan yang dikedepankan para pengambil kebijakan harus mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat, ketimbang aspek politik ataupun hukum. “Pernyataan Pak Menkes tadi sudah jelas menyiratkan bahwa masih terlalu riskan untuk melanjutkan tahapan Pilkada pada Juni mendatang", jelas Feri.

KPU berjanji akan membahas semua usulan tersebut. Rapat Konsultasi dengan Komisi II DPR RI pun diupayakan bisa dilakukan sebelum memasuki masa reses. (temp/yos/oskar).

0 komentar:

Posting Komentar