Sabtu, 09 Mei 2020

Gubernur Jawa Timur Khofifah; AJUKAN PENETAPAN PSBB BAGI PEMDA MALANG RAYA


NAGiNEWS-SURABAYA, Gubernur Propinsi Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa bersama  pimpinan tiga Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu sepakat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan Malang Raya. Kesepakatan diambil dalam pertemuan Rapat Pembahasan Persiapan PSBB Malang Raya di Gedung Negara Grahadi, Sabtu (9/5) siang dalam rangka memutuskan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Gubernur Propinsi Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa bersama  pimpinan tiga Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu sepakat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan Malang Raya. (Foto:Istimewa).

Khofifah memimpin rapat beserta Forkopimda Jatim dan Kepala Daerah Malang Raya dihadiri Bupati Malang Sanusi, Wali Kota Malang Sutiaji, dan juga Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko. Forkopimda tiga daerah Malang Raya  turut hadir dalam rapat persiapan PSBB.

Rapat yang cukup panjang dan tertutup, tiga kepala daerah sepakat untuk menerapkan PSBB di Malang Raya. Gubernur Khofifah menyatakan siap untuk melanjutkan kesepakatan ini dengan mengajukan usulan penetapan PSBB ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) maksimal besok pagi. "Kami tadi sudah rapatkan bersama Forkopimda Jatim dan Forkopimda Malang Raya, bersepakat mengajukan penetapan PSBB kepada Kemenkes menerapkan PSBB di Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang cukup masif", ujar Gubernur Khofifah, usai rapat.

Khofifah menegaskan ada sejumlah pertimbangan saintifik yang menjadi landasan kebijakan dan kesepakatan PSBB Malang Raya. Utamanya kajian epidemiologi perkembangan Covid-19 di kawasan Malang Raya. “Rapatnya diawali dengan pemaparan dr Windhu Purnomo dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Ailangga (Unair) Surbaya tentang kajian epidemiologi secara keseluruhan kawasan Malang Raya. Scoring system yang dibreakdown dari Permenkes tentang PSBB, maka Malang Raya ini skornya sudah sepuluh, maka sudah saatnya Malang Raya diterapkan PSBB", jelas Khofifah perempuan pertama menjadi Gubernur Jatim.

Selanjutnya dijelaskan Khofifah, bahwa dalam kajian epidemiologi FKM) Unair, Malang Raya sudah terjadi doubling time atau peningkatan kasus menjadi dua kali lipat yang sudah terjadi sebanyak 4 periode di Malang Raya. Hal ini menjadi salah satu bobot pertimbangan yang mengkhawatirkan", tegas Khofifah, angka kejadian kasus konfirmasi Covid-19 di Malang Raya sudah mencapai 1,5 per 100.000 penduduk.

Dikatakan Khofifah, pertambahan angka kasus konfirmasi Covid-19 di Malang Raya juga diikuti dengan penambahan kasus kematian dari waktu ke waktu. “Case Fatality Rate (CFR) atau persentase kematian kasus Covid-19 di Malang Raya sudah mencapai 7,4 persen. Padahal seharusnya CFR di angka 5 persen saja itu sudah mengkhawatirkan", urai Khofifah,  mantan Menteri Sosial.

Kajian epidemiologi juga, kata Khofifah adanya transmisi lokal yang ditandai dengan terus bertambahnya peta sebaran Covid-19 berdasarkan wilayah kecamatan yang kian memerah. "Tercatat di Kabupaten Malang ada 14 kecamatan dari total 33 kecamatan yang masuk zona merah terjangkit Covid-19. Kemudian untuk Kota Malang sudah 4 dari 5 kecamatan yang masuk zona merah. Sedangkan untuk Kota Batu ada satu kecamatan dari tiga kecamatan yang statusnya zona merah", papar Khofifah,  Jatim PSBB Score, Malang Raya sudah mencapai skor 10. Dimana skor 0-5 artinya masih bisa karantina individu, skor 6-7 artinya bisa karantina, apabila skor 8-10 sudah dapat diterapkan PSBB.

Menurut Khofifah, segera bersurat kepada Menkes dan Pemda Kabupaten Malang mempersiapkan Peraturan Bupati juga Pemkot Malang, Batu mempersiapkan Peraturan Walikota untuk pelaksanaan PSBB. (dom/andre/oskar).

0 komentar:

Posting Komentar