Sabtu, 02 Mei 2020

Bawaslu Kabupaten Malang Menghimbau; PENYELENGGARA NEGARA TIDAK MENYERTAKAN CITRA DIRI/IDENTITAS DIRI PADA BANSOS YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH


NAGiNEWS-MALANG KEPANJEN, Pada masa penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Malang tetap melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019. 
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang, Muhammad Wahyudi.(Foto: Istimewa).
Hal ini, dikemukakan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang, Muhammad Wahyudi dalam releasenya diterima Redaksi, Jumat (1/5/2020). "Masa penundaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terkait Pandemi Corona Virus Desease 19 (Covid-19) akan diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh pemerintah dalam waktu dekat", jelas Wahyudi, sehubungan dengan banyaknya pemberitaan Bantuan Sosial (Bansos) dalam rangka penangananan kasus Covid-19 sumber dana pemerintah disertai identitas diri atau citra diri oleh penyelenggara negara.

Bawaslu Kabupaten Malang, kata Wahyudi menghimbau dan mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara di Kabupaten Malang, agar tidak memanfaatkan kegiatan Bansos untuk kepentingan kampanye dengan menyertakan identitas diri atau citra diri pada segala jenis Bansos", ungkap Wahyudi, yang dimaksud dengan identitas diri atau citra diri dapat berbentuk pemasangan nama, foto, dan slogan tertentu yang mengarah pada kampanye.

Selanjutnya menurut Wahyudi, tujuan dari himbauan ini, dalam rangka mencegah potensi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh penyelenggara negara yang berpotensi menjadi calon pada masa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020.

Sejauh ini, Bawaslu Kabupaten Malang belum menerima laporan atau aduan resmi, serta temuan terkait dugaan penyalahgunaan Bansos untuk tujuan kampanye. "Bawaslu Kabupaten Malang terbuka dalam menerima laporan masyarakat yang menemukan indikasi kampanye oleh penyelenggara negara yang berpotensi menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 pada kegiatan Bansos yang dilakukan dengan anggaran pemerintah", tutup Wahyudi dalam releasenya.(oskar).

0 komentar:

Posting Komentar