Jumat, 15 Mei 2020

Anggota DPRD Jatim Daniel Rohi; PEMBERLAKUAN PSBB MALANG RAYA TERKESAN DIPAKSAKAN


NAGiNEWS-SURABAYA, Rencana pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tanggal 17 Mei 2020 mendatang di daerah Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu), Anggota DPRD Jawa Timur (Jatim), Daniel Rohi menilai saat ini daerah di Malang Raya belum siap memberlakukan PSBB. Pasalnya, belum semua persyaratan untuk dilakukan PSBB terpenuhi di Malang Raya.
Anggota DPRD Jawa Timur, Daniel Rohi.
Menurut Daniel, PSBB terkesan di dorong oleh Bu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tidak berangkat dari kebutuhan daerah. "Saya mendapat informasi Bupati Malang HM. Sanusi awalnya tidak setuju PSBB, tetapi kemudian dipanggil rapat di Gedung Grahadi (Rumah Dinas Gubernur Jatim) kemudian setuju", ungkap anggota Fraksi PDIP yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Malang Raya.

Daniel memberikan mencontoh belum siapnya mekanisme penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat Malang Raya. ”Sampai saat ini, ketika saya turun ke Dapil data calon penerima bantuan masih amburadul", jelas Daniel, ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerapan PSBB.

Lanjut Daniel menjelaskan bahwa, Bansos hanya salah satu elemen yang harus dipersiapkan. Masih banyak hal yang belum siap di Malang ini. "Misalnya, PSBB harus diiringi langkah strategis penanganan aspek medis, perluasan tes misalnya", papar Rohi, Wakil Ketua  DPD PDI Perjuangan Jatim, kepada NAGiNEWS, Jumat (15/5/2020) pagi.

Selain itu,tandas beliau belum terlihat  juga  upaya strategis yang disodorkan untuk  antisipasi terhadap dampak sosial,ekonomi dan phsikologis yang sedang dan akan dialami masyarakat.Perlu analisa yang komprehensif,transparan dan terukur sebelum keputusan dibuat tegasnya.

Surat persetujuan penetapan PSBB untuk kawasan Malang Raya telah disetujui Menteri Kesehatan lewat SK Nomor HK.01.07/Menkes/305/2020 tanggal 11 Mei 2020, tentang Penetapan PSBB di Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. SK Menteri Kesehatan itu membutuhkan regulasi berupa Peraturan Bupati (Perbub) dan Peraturan Walikota (Perwali) di kawasan itu, sebagai dasar pedoman teknis pelaksanaan PSBB.

Daniel meminta semua pihak sejatinya belajar dari PSBB di Surabaya Raya yang tidak efektif dalam membendung peningkatan kasus Covid-19. ”Belajar dari Surabaya Raya, ternyata ketika PSBB diberlakukan malah jumlah pasiennya bertambah terus. Kultur masyarakat Surabaya Raya dan Malang Raya tidaklah jauh berbeda ", tegas Daniel, jadi pesimistis jika PSBB diberlakukan bisa menurunkan pasien positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Seharusnya menurut Daniel,  jika mau menerapkan PSBB di wilayah lain, Bu Gubernur tolong evaluasi berdasarkan apa yang terjadi di Surabaya Raya agar bisa jadi pelajaran bagi Malang Raya. "Pemprop Jatim harus lebih kreatif, seperti halnya Pemprop Jateng yang melakukan pembatasan dengan konsep pendekatan berdasarkan karakteristik dan kearifan lokal. Jangan malu belajar ke Jateng, di sana konsepnya Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Demikian pula di Bali yang dipuji Presiden Jokowi lewat peran aktif desa-desa adatnya. Jadi Bu Gubernur jangan terkesan memaksakan PSBB yang berdasarkan kasus di Surabaya tidak efektif", saran Daniel, Presiden Jokowi sangat mengapresiasi improvement-improvement seperti yang dilakukan Jateng dan Bali. (dom/lein/oskar)

0 komentar:

Posting Komentar