Minggu, 17 Mei 2020

Anggota Bawaslu RI Fritz; KEPUTUSAN KPU TAHAPAN PILKADA 2020 DILANJUT TANGGAL 6 JUNI


NAGiNEWS-JAKARTA, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Fritz  Edward Siregar mengatakan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) melanjutkan tahapan pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yang lazim disebut Pilkada yang sempat tertunda akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tahapan selanjutnya akan kembali berjalan pada awal Juni 2020.
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Fritz  Edward Siregar.(Foto:Istimewa).
Hal ini dikatakan Fritz, pihak Bawaslu baru saja bertemu dengan KPU untuk membahas Peraturan KPU terkait jadual tahapan. "Karena Covid-19, maka pemungutan suara awalnya tanggal 23 September 2020 diundur menjadi tanggal 9 Desember 2020, sehingga proses sisa tahapan akan dilanjutkan pada tanggal 6 Juni 2020", jelas Fritz, saat acara Silahturahmi Diskusi Sahabat Bawaslu Luar menggunakan sistem daring, Sabtu (16/5/2029).

Selanjutnya dijelaskan Fritz beberapa tahapan yang telah ditunda berpotensi menghadirkan banyak orang setidaknya ada empat tahapan diantaranya verifikasi dukungan calon perorangan, pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih, kampanye, dan pemungutan suara. "Mekanismenya sedang kami susun agar sekalipun melibatkan banyak orang tetap menyesuaikan protokol kesehatan Covid-19", ujar Fritz, kepada para peserta.

Menurut Fritz tahapan Pilkada harus segera dilanjutkan untuk bisa mengejar waktu pelaksanaan pemungutan suara akhir tahun", harapan Fritz, KPU tepat mengeluarkan PKPU Rencana, Program, dan Jadual Pilkada 2020.

Ada tiga pertimbangan penyelenggara, pemerintah bersama DPR sepakat Pilkada serentak tetap dilaksanakan Tahun 2020.

Pertama, soal kesiapan dana, anggaran Pilkada 2020 sudah disiapkan oleh APBD masing-masing daerah yang mengikuti Pilkda 2020. "Jika, Pilkada dilaksanakan Tahun 2021 dana belum disiapkan. Apalagi sekarang ada potongan anggaran dari pusat akibat penanganan Covid-19", ungkap Fritz, artinya APBD juga turut berkurang.

Selanjutnya pertimbangan yang lain dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkda, 210 kepala daerah diantaranya akan selesai masa kerjanya Pebruari 2021. "Hal ini, tidak cukup orang di Kemendagri untuk ditunjuk menjadi Plt", alasan Fritz, bagaimana proses roda pemerintahan kalo dipimpin Plt.

Pertimbangan terakhir, kata Fritz tidak ada satupun lembaga yang mampu menjamin waktu Indonesia terbebas dari Covid-19. "Sekalipun Indonesia mungkin bersih, tetapi kalau ada orang pendatang dari luar negeri, mungkin akan muncul kembali", tandas Fritz tidak hanya Indonesia ada sejumlah negara lain yang tetap melaksanakan Pemilu Tahun 2020 dari 54 negara, sebanyak 17 negara tetap melakukan Pemilu Tahun 2020. (yos/oskar).

0 komentar:

Posting Komentar