Rabu, 22 April 2020

Proyek Pembangunan Rumah Adat di Desa Tiwerea; DANA DESA MANGKRAK DIHARAPKAN PEMKAB ENDE MENYELESAIKAN


NAGiNEWS - ENDE FLORES, Minimnya kordinasi dan keterbukaan dalam pelayanan publik,  membuat konflik antara pemangku adat atau pemilik hak tanah ulayat dengan pemerintah desa menjadi sangat rentan di berbagai daerah di Indonesia.
Antonius Jendo selaku mosalaki Tanah Tiwerea memasang tanda larang di areal rumah adat (Foto: Dok.NAGi).
Hal ini, terjadi di Desa Tiwerea, Kecamatan Nangapanda,  Kabupaten Ende, konflik terkait renovasi situs purbakala atau yang disebut Rumah Adat tak kunjung usai. "Berdasarkan hasil investigasi konflik bermula dari pengalokasian Anggaran Dana Desa Tahun 2019 senilai Rp.53.000.000, merupakan usulan melalui proposal yang disusun oleh internal Pemerintah Desa Tiwerea yang kemudian di tandatangi TPK desa dan internal desa, hingga dana tersebut dicairkan. Ironisnya, pemangku adat dan sekaligus pemilik atas hak tanah ulayat beserta seluruh keluarga besarnya tidak mendapatkan pemberitahuan", ungkap Antonius Jendo, baik secara lisan maupun secara tertulis oleh pemerintah desa.

Selanjutnya dijelaskan Anton sapaan akrabnya, berdasarkan data yang himpun melalui wawancara dengan Anton Pemangku Adat di Desa Tiwerea. "Antonius Jendo sebagai pemangku adat atau Mosalaki di tanah Tiwerea ini. Mosalaki itu, warisan turun temurun dari generasi ke generasi yang betul-betul mempunyai garis keturunan yang asli dari para leluhur dan bisa dibuktikan secara sejarah dan benda-benda peninggalan sejarah",  tegas Anton. Pihaknya  tidak dilibatkan dalam menyusun proposal permohonan bantuan dana apalagi menandatangani.

Rumah Adat hanya satu unit yang sebelumnya dibangun dengan dana sendiri Tahun 2000  tidak ada campur tangan pemerintah desa. "Kenapa tiba-tiba bulan Desember 2019 di areal rumah adat sudah terkumpul semua material bangunan yang dilakukan pemerintah desa. Jika, proyek untuk bangun sekolah, Polindes atau jalan tani silahkan", kata Anton untuk bangun rumah adat tidak boleh begitu caranya dan melanggar hukum adat.

Dikatakan Anton, masyarakat harus menjaga kemurnian adat istiadat. Di dalam rumah adat berada benda-benda pusaka yang memiliki nilai dan tradisi yang sangat melekat dan sakral. Saya yang tahu caranya, karena selama kegiatan-kegiatan adat di tanah Tiwerea saya diakui sebagai Mosalaki yang punya wewenang tertinggi dalam wilayah adat istiadat", ucap Anton, kenapa dalam urusan membangun rumah adat pihaknya tidak diberitahu.

Pengakuan Anton selaku mosalaki kejadian itu bermula ketika beliau dan seluruh keluarga besarnya mengetahui bahwa pada tanggal 4 Desember 2019 akan di bongkar dan dibangunnya Rumah Adat oleh Pemerintah Desa Tiwerea. "Berdasarkan hasil musyawarah keluarga memutuskan untuk memasang tanda larang  di Rumah Adat dengan tujuanya untuk memberikan informasi bahwa tidak boleh ada pengerjaan Rumah Adat tersebut oleh siapa pun", tutur Anton, ya benar  Vinsen selaku Kades dan Pit sebagai TPK sudah datang ke rumah.

Pihak keluarga kata Anton, sudah menyampaikan keputusan sebagai Mosalaki dan seluruh keluarga besar tidak memberikan izin untuk pembangunan Rumah Adat oleh pemerintah desa, karena telah melanggar hukum adat", urai Anton, pihak keluarga akan bangun sendiri secara adat istiadat Tiwerea.

Pihak keluarga menurut Anton, meminta konflik yang terjadi di desa ini Pemerintah Kabupaten Ende segera turun tangan untuk mengatasinya. "Kami, berharap Pemda turun tangan secepatnya, agar status pembangunan renovasi Rumah Adat bisa terselesai", harap Anton, jika tidak ada kesepakatan, biar keluarga yang membangun sendiri atau dananya di kembalikan ke Kas Negara. (red/tim).

0 komentar:

Posting Komentar