Selasa, 07 April 2020

Pemotongan Gaji ASN Melanggar Peraturan


RAME-RAME, Kepala Daerah di tanah air mengambil  kebijakan jalan pintas untuk memberantas, percepatan penanganan, dan melawan Corona Virus Desease 19 (Covid-19), bukannya menggeserkan anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2020 yang tidak urgen dalam beberapa bulan ke depan, tetapi mereka memangkas gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Tentunya ASN sebagai bawahan manut saja apa yang dilakukan oleh atasannya, padahal mereka dan keluarganya juga wanti-wanti kapan terkapar serangan Covid-19. Apakah kepala daerah sadar atau tidak mau tahu, bahwa pemotongan gaji ASN ini, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ASN. Tlong para staf yang berada di lingkaran kepala daerah memberitahukan hal ini melanggar ketentuan.
George da Silva
Contoh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menerapkan pemotongan gaji ASN di tengah wabah Covid-19 selama empat bulan ke depan untuk mengurangi beban masyarakat tidak mampu. Juga, langkah diambil untuk penerapan program Two ini One, satu keluarga mampu menopang ekonomi dua keluarga kurang mampu. Berberda dengan kebijakan yang dilakukan oleh Walikota Batu, Jawa Timur Dewanti Rumpuko surat himbauannya tetapi bersifat wajib memangkas gaji ASN dari Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV, serta ASN fungsional. Kebijakan ini, baik sebagai saling membantu antar warga, tetapi kebijakan itu bertentangan dengan kebijkan Pemerintah Pusat. Lain lagi yang diterapkan Bupati Malang, HM Sanusi tidak ada pemotongan gaji ASN, jika pihaknya mau menyumbang silakan Pemerintah menerima dengan mekanisme dan prosedur yang benar.

Dalam APBD itu, ada kelompok atau klasifikasi belanja daerah yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan  jasa, serta belanja modal. Sedangkan Belanja Tidak Langsung adalah belanja pegawai, bunga, hibah, subsidi, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sebenarnya komponen belanja ini, bisa digeserkan atau dimanfaatkan terlebih dahulu dalam beberapa bulan ke depan untk digunakan penanggulangan Covid-19. Bukannya gaji ASN yang dipotong.

Belanja Pegawai
Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan  kepada ASN. Berebda dengan uang represntasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah diterima penghasilan dan penerimaan lainnya. Seperti pimpinan/anggota DPRD uang sewa rumah, uang transportasi, uang rapat, uang makan dan minum (Mamin), uang kunjungan dalam daerah atau ke luar daerah/luar negeri. Tetapi, bagi ASN tunjangan tersebut tidak diperolehnya, hanya segelingtir ASN yang menduduki eselon saja.

ASN bisa mendapat tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi maupun prestasi kerja. Pegawai yang mendapat tunjangan tersebut yang dibeban pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampau berban kerja normal. Pegawai yang memperoleh penghasilan tambahan apabila mendapat tugas di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil, atau melaksanakan tugas pada lin gkungan kerja yang memiliki risiko tinggi, serta memiliki keterampilan khusus dan langka. Hal ini, Pemerintah Daerah memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD.

Bertentangan dengan Peraturan
ASN berkerja, antara lain diatur oleh Undang-Undang ASN No 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2019 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

PP No 35 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (5) Penghasilan tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain. Artinya, potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah potongan iuran dan/atau lain selain potongan pajak penghasilan. Jadi, apabila ada kebijakan dari kepala daderah untuk memotong gaji ASN, hal ini bertentangan dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan. Apalagi Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ketiga belas “TERANCAM” dibayar negara, karena seluruh kekuatan dana/biaya terkonsentrasi kepada penanggulangan Covid-19.

Tetapi THR dan gaji ketiga belas ini, sebenarnya merupakan penghargaan ASN bekerja dalam rangka mengabdi, melayani masyarakat selama 12 bulan (satu tahun penuh). Ha ini, juga sebagai pegawai swasta yang meperoleh THR setiap hari raya. Sebenarnya itu, adalah penghargaan dari perusahaan yang sudah bekerja memberikan keuntungan bagi perusahan sebagai “Jasa Produksi” (Japro) setiap tahun, bagi setiap pegawai akan memperoleh sesuai kinerja dan jabatannya.

ASN juga, menanggung biaya hidup keluarganya, dan di saat ini juga harus memperhatikan serangan atau kontaminasi wabah Covid-19, yang menyerang kepada siapa saja tidak pandang bulu. Sebaiknya, gaji ASN jangan dipotong dalam suasana kebatinan seperti ini, biarlah uang tersebut digunakan mereka untuk melindungi keluarga dari serangan wabah yang mematikan ini. Semoga kepala daerah memperhatikan hal ini, jangan latah dan pencitraan dalam kondisi seperti ini. Bonum Comune, artinya politik identik dengan gagasan kebaikan bersama sebagai cita-cita publik yang secara berkelanjutan terus diwujudkan. (george da silva/mantan konsultan keuangan daerah/penulis buku anggaran publik pemerintah daerah).     

0 komentar:

Posting Komentar