Minggu, 12 April 2020

Pakar Hukum Dr. Rusli; MENOLAK PEMAKAMAN JENAZAH COVID-19 TERANCAM PIDANA


NAGiNEWS-SURABAYA, Siapa saja yang menolak pemakaman jenazah Corona Virus Desease -19 (Covid-19) di wilayah tertentu, bisa terancam pidana. Hal ini, dikemukakan pakar hukum/akademisi/dosen  Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dr. Ahmad Sholikin Rusli, SH, MH.
Foto: Istimewa
Menurut Rusli, mereka yang menolak pemakaman jenazah tersebut, bisa dijerat Pidana maupun digugat secara Perdata oleh keluarga korban. "Saya merasa prihatin, sekaligus menyayangkan insiden penolakan warga terkait jenazah korban Covid-19 di wilayahnya yang diunggah berbagai Media Sosial (Medsos). Jika, mengacu Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Barang siapa dengan sengaja merintangi atau menyusahkan jalan masuk yang tidak dilarang ke suatu tenpat pekuburan, dihukum penjara selama-lamanya satu bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya yaitu Rp. 1.800", tegas Rusli, Sabtu (11/4/2020) khusus terhadap denda berbentuk rupiah tersebut, hakim bisa melakukan konversi yang setara dengan nilai mata uang rupiah saat ini.

Dikatakan Rusli, jika tindakan seperti ini dibiarkan, dikhawatirkan akan sangat membahayakan terhadap eksistensi, keberagaman, solidaritas dan kerukunan warga", jelas Rusli, persoalan ini harus menjadi perhatian pihak Pemerintah Daerah dan juga aparatur keamanan.

Meskipun korban terkena virus menular, menurut Rusli, mereka harus di tempatkan yang layak sesuai harkat dan martabat manusia sebagai mahluk Tuhan terpilih. "Masyarakat harus memahami hal ini, dan tidak seenaknya sendiri menghalang halangi pemakaman dengan cara melakukan penghadangan", saran Rusli, pihak medis juga harus memberikan pemahaman, untuk jenazah pengidap Virus Covid-19 harus melalui prosedur medis yang benar dan dipastikan aman bagi nanusia yang masih hidup, termasuk aman terhadap sumber air tanah karena virusnya telah benar-benar mati

Disarankan Rusli, selama ini masyarakat sering mendapatkan informasi yang keliru, sehingga menganggap jenazah pengidap Covid 19 akan mencemari tanah dan air tanah, sehingga dianggap membahayakan keberlangsungan kehidupan mereka. "Masyarakat harus diberikan sosialisasi mengenai protokol kesehatan penanganan korban Covid-19, sehingga mereka benar-benar memahami", pinta Ruli, petugas yang memberikan sosialisasi adalah mereka yang berkompetensi atau memahami masalah kesehatan. (suarapublik/dom/oskar).

0 komentar:

Posting Komentar