Selasa, 14 April 2020

Komisi II DPR RI -Mendagri-KPU-Bawaslu; SEPAKATI PILKADA SERENTAK TANGGAL 9 DESEMBER 202O


NAGiNEWS-JAKARTA, Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri),  Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati tanggal pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang lazim disingkat Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan pada tanggal  9 Desember 2020. Hal ini, setelah mengalami  penundaan tanggal 23 September 2020 akibat wabah Corona Virus Desease 19 (Covid-19) yang menyerang wilayah Indonesia secara pandemik (global).
Foto: Istimewa
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyetujui usulan Pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak Tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020, saat membacakan kesimpulan rapat dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, Selasa (14/4/2020).

Menurut Doli, sebelum dimulainya pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020, Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi Covid-19. "Sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak Tahun 2020", ujar Doli, mudah-mudahan wabah Corona ini, bisa berkesudahan, dan tanggal 9 Desember 2020 tidak berubah.

Berikut ini, kesimpulan lengkap Rapat Komisi II DPR bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020:

1. Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak Tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020. Sebelum dimulainya pelaksanaan tahapan Pillkada Serentak Tahun 2020, Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi Covid-19, sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak Tahun 2020.

2. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi terhadap Keserentakan Pemilu pada Tahun 2019, maka Komisi II DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan satu Periode lima tahun yaitu 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya yang nanti akan menjadi bagian amandemen Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu.(yos/oskar).

0 komentar:

Posting Komentar