Jumat, 17 April 2020

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli; DRAF REVISI UU PEMILU TELAH DISELESAIKAN


NAGiNEWS-JAKARTA, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, draf revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Umum (Pemilu) telah selesai dikerjakan. Dalam waktu dekat, draf akan diusulkan ke Badan Legislasi (Baleg) untuk kemudian ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Bamus).
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Foto: Istimewa).
Menurut Doli, draf RUU-nya sdh selesai tiga hari lalu. Dikerjakan oleh tim DPR bersama tim badan keahlian DPR. "Dalam waktu dekat akan kami usulkan ke Baleg. Kemudian akan ditetakan oleh Bamus, siapa saja yang akan bahas", jelas Doli dalam acara diskusi “Pilkada 2020: Ditunda, Lalu Bagaimana?” (16/4/202) yang diselenggarakan Central for Strategic International Studies (CSIS).

Dikatakan Doli,  DPR RI merencanakan untuk menyelesaikan tujuh undang-undang tentang politik dalam waktu 1,5 tahun. Tujuh undang-undang itu yakni, UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan disatukan, UU Partai Politik, UU MD2 (Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), UU Pemerintah Daerah, UU Pemerintah Desa, dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. “Ada tujuh undang-undang yang bisa saling terkait, bisa disinkronisasikan supaya penataan sistem politik dan demokrasi kita bisa lebih produktif dan lebih bagus. Kami akan mulai dengan revisi UU Pemilu. Akan jadi satu, tidak lagi dua rezim, Pemilu sendiri, Pilkada sendiri", ujar Doli, jadi dua UU ini akan jadi satu.

DPR, kata Doli tengah mendiskusikan desain keserentakkan Pemilu. Ada dua pilihan desain yang berkembang, yakni serentak nasional-lokal, dan serentak eksekutif-legislatif. "MK sudah memutuskan soal keserentakkan itu. Wajib serentak itu pemilihan Presiden, DPR dan DPD. Maka, kami mencoba mengusulkan paling tidak ini bisa menjadi bahan exercise kita", harap Doli, sehingga dalam penataan sistem politik, sistem demokrasi, dan sitem Pemilu.

DPR juga berkeinginan menormalisasi jadual Pilkada. Menurut Doli menunggu revisi UU Pemilu memakan waktu, langkah yang dilakukan saat ini yakni menormalisasi jadual Pilkada melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). “Ketika kemarin dibuka peluang tentang Perpu, salah satu isi dalam UU yang mau kita perkuat adalah soal keserentakkan Pemilu nasional-daerah. Maka, kita mulai sounding dari kemarin", urai Doli, adapun bentuk usulannya normalkan dulu PIlkada yang ada. (yos/oskar).

0 komentar:

Posting Komentar