Sabtu, 25 April 2020

Ketua Bawaslu Abhan Menduga Marak Politik Uang; BELI SUARA KARENA EKONOMI TERPURUK AKIBAT PANDEMI COVID-19

NAGiNEWS-JAKARTA, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Abhan mengatakan dugaan malapraktek yang akan terjadi dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota lazim disebut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang, salah satunya politik uang beli suara atau vote buying akan marak.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Abhan (Foto: Istimewa).
Menurut Abhan, ekonomi sedang terpuruk di tengah Pandemi Covid-19. "Ketika di dalam kondisi Covid-19 ini, ekonomi agak terpuruk. Kemungkinan potensi terjadinya vote buying akan banyak", ujar Abhan dalam diskusi virtual, Kamis (23/4/2020).

Pilkada 2020 sedianya diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020. Akan tetapi, kata Abhan akibat wabah Corona tahapan pemilihan serentak di 270 daerah ini ditunda, sehingga pemungutan suara bergeser hingga tanggal 9 Desember 2020 atas persetujuan Komisi II DPR RI terhadap usulan pemerintah. "Selain itu, penyimpangan dalam penyelenggaraan Pilkada lainnya yakni daftar pemilih tidak akurat. Sebab, tahapan pemutakhiran data pemilih ada interaksi antara penyelenggara Pemilu dan masyarakat yang memiliki hak pilih", ungkap Abhan, jika pencoblosan digelar Desember, Corona belum dipastikan berakhir pada akhir Mei atau Juni. Sedangkan pencegahan penyebaran Corona harus menghindari jarak fisik yang terlalu dekat.

Selanjutnya dijelaskan Abhan, regulasi pemilihan akibat penundaan Pilkada 2020 pun belum jelas. Penundaan Pilkada disepakati melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada. KPU meminta Perppu tersebut terbit akhir April. "Saat ini, tim Kementerian Dalam Negeri telah menyerahkan draf Perppu Pilkada kepada Presiden. Akan tetapi, Perppu itu harus dibahas terlebih dahulu di DPR RI kemudian disahkan", urai Abhan, KPU harus segera menyusun aturan turunannya dalam Peraturan KPU (PKPU). Berbagai PKPU untuk pelaksanaan teknis beberapa tahapan harus sudah diterbitkan.

Kekurangan logistik pemilihan, menurut Abhan  juga menjadi risiko penyelenggara Pilkada di Desember 2020. Di tengah aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sejumlah pabrik terhambat produksinya bahkan tutup dan tidak menutup kemungkinan diantaranya merupakan produsen logistik pemilihan. "Kebutuhan logistik ini berpengaruh pada tahapan kampanye. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, juga
menyebutkan, KPU diwajibkan memfasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK)", belum lagi soal jika di Perppu tidak mengatur ketentuan soal metode kampanye. Maka metode kampanye mengacu pada UU 10/2016 disebutkan. KPU juga diwajibkan memfasilitasi APK. Apakah KPU bisa tepat waktu memfasilitasi bahan kampanye untuk pilkada", papar Abhan, dugaan malapraktek lainnya jika Pilkada digelar Desember 2020 adalah potensi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada 2020. Setidaknya ada 224 pejabat kepala daerah dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020.

Dijelaskan Abhan, susah membedakan antara kegiatan kemanusiaan murni atau kegiatan kampanye oleh kepala daerah. Kepala daerah yang bersangkutan diketahui telah mendapatkan rekomendasi partai politik untuk maju pilkada. "Sudah banyak laporan di daerah ada pembagian sembako maupun alat kesehatan dengan melampirkan foto kepala daerah tersebut. Bukan menyertakan gambar dari lambang pemerintah daerahnya dan bagi-bagi uang dengan alasan Sembako habis jadi dikasih uang dengan harga setara Sembako", tutur Abhan, mantan Ketua Bawaslu Propinsi Jawa Tengah. (yos/oskar).

0 komentar:

Posting Komentar