Rabu, 29 April 2020

Bupati Malang Sanusi Persiapan PSBB; PEMKAB BAGIKAN 6,3 TON BERAS KEPADA BEBERAPA PANTI ASUHAN

NAGiNEWS-MALANG KEPANJEN,Bupati Malang, HM Sanusi dan Forkopimda hari ini (Rabu 20/4/2020) membagikan Bantuan Sosial (Bansos) 6,3 ton beras ke beberapa Panti Asuhan di Kecamatan Lawang dan Kecamatan Singosari.
Bupati Malang, HM Sanusi dan Forkopimda (Foto:Istimewa).
Sebelumnya, Minggu (26/4/2020) Bupati Malang, HM. Sanusi menyerahkan bantuan kepada Panti Asuhan Biara Santa Perawan Maria (SPM) Suster Yosi dan Suster Victorine di Kecamatan Kepanjen 300 kg beras dan amplop berisi uang belanja melalui Penasehat/Pembina Keluarga Besar Flobamora Nusa Tengga Timur (NTT) kepada 31 anak putri yang orang tua mereka bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malasya.

Bansos berupa beras menurut Sanusi diberikan untuk meringankan beban masyarakat/pengasuh panti terhadap kebutuhan bahan pokok seperti beras. "Kami distribusikan ke beberapa panti asuhan di Kecamatan Lawang dan Kecamatan Singosari, untuk meringankan beban masyarakat di tengah merebaknya pandemi Corona Virus Desease (Covid-19)", jelas Sanusi, mantan Wakil Bupati kepada wartawan, Selasa (28/4/2020) siang.

Dikatakan Sanusi, selain mendistribusikan paket Bansos berupa beras tersebut, Pemkab dan Forkopimda Kabupaten Malang meninjau kesiapan posko check point di perbatasan Kabupaten Malang, sehubungan dengan rencana Pemkab Malang mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) semakin meningkatnya angka kasus Covid-19 di Kabupaten Malang. "Kami ingin pastikan kesiapan posko check point untuk memberlakukan PSBB tersebut. Karena tidak ada jalan lain kecuali kita berlakukan PSBB, karena jumlah kasus Covid-19 bertambah sangat cepat dan sangat signifikan, sehingga sudah memenuhi kriteria untuk mengajukan PSBB", ungkap Sanusi, mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang.

Sanusi menjelaskan riwayat penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Malang didominasi warga dari luar yang datang ke Kabupaten Malang atau warga yang datang dari bepergian di daerah zona merah. "Pengajuan PSBB, akan melibatkan Pemerintah daerah se Malang Raya dan Kabupaten/Kota Pasuruan. Bisa saja pengajuannya sendiri-sendiri, tetapi dampaknya kan mencakup Malang Raya, makanya butuh koordinasi untuk mendapatkan kesepakatan dan formulasi yang tepat agar nantinya saat PSBB diterapkan tidak mengganggu para pekerja yang beraktivitas di wilayah Malang Raya maupun di Kabupaten / Kota Pasuruan", tegas Sanusi, untuk Kabupaten/Kota Pasuruan akan dikoordinasikan dengan Bakorwil Jatim di Malang.

Sementara Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Malang, H.Nurhasyim mengatakan, hasil evaluasi sementara, terkait Bansos masih membutuhkan pendataan kembali, karena masih banyak masyarakat yang belum menerima Bansos dari Pemkab Malang, sehingga Pemerintah Desa (Pemdes) diminta untuk mengajukan kembali", jelas Nurhasyim, sehingga data masyarakat yang belum mendapatkan bantuan pemerintah bisa mendapatkannya.

Menurut Nurhasyim, data yang digunakan ini adalah data lama yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos). "Kami minta Pemdes mengajukan data warga miskin yang belum mendapatkan bantuan tersebut, karena untuk merubah kembali data masyarakat miskin tersebut sangat sulit dan butuh waktu", papar Nurhasim, sedangkan pengangan Corona segera.

Pemdes diharapkan Nurhasyim mendata masyarakat yang belum kebagian Bansos. Nanti akan distribusikan melalui anggaran Covid-19 Kabupaten Malang. (rik/bala/oskar).

0 komentar:

Posting Komentar