Rabu, 29 April 2020

Bakorwil Malang Raya Sepakat PSBB, PROPINSI JATIM MINTA NILAI SKOR


NAGiNEWS-MALANG, Berdasarkan hasil presentae di Kantor Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pemerintah dan Pembangunan Malang Raya sepakat mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk diajukan ke Menteri Kesehatan melalui Gubernur Jawa Timur (Jatim).
Rapat Rencana Awal Penerapan PSBB di Bakorwil, (Foto: Istimewa).
Hal ini, ditegaskan dalam Rapat Rencana Awal Penerapan PSBB di Bakorwil  Selasa (28/4/2020) tadi malam.

Rapat yang dipimpin Kepala Bakorwil III Jatim di Malang, Syaichul Gulam dihadiri oleh Walikota Malang Sutiaji, Walikota Batu Dewanti Rumpuko, dan Bupati Malang HM. Sanusi

Pada pertemuan ini ketiga kepala daerah memaparkan kondisi masing-masing perkembangan Corona Virus Desease (Covid-19) untuk menunjukan mengapa daerah menerapkan pemberlakukan PSBB. 

Menjadi perhatian kepala daerah adalah permintaan skoring kasus Covid-19 di masing-masing daerah. Hal ini, sempat membuat Walikota Malang Sutiaji mengungkapkan aturan PSBB kurang praktis. "Saya memandang skoring tidak urgen untuk dijadikan saklek dilakukan sebagai standar. "Dengan adanya aturan skoring indikator kasus Covid-19 di daerah akan memperlambat tindakan preventif yang seharusnya menjadi inti pemberlakuan PSBB", tegas Sutiaji, mantan Wakil Walikota Malang.

Selanjutnya dijelaskan Sutiaji, sebenarnya kalau diskoring Kota Malang sudah masuk. Misalkan juga di Kabupaten Malang juga sudah masuk (nilai skor), tetapi Kota Batu tidak  masuk", ujar Sutiaji,  perkiraan akan memperlambat.

Dua kepala daerah lainnya juga mengungkapkan hal yang sama. Pembahasan nilai skoring untuk pengajuan PSBB ini awalnya dilontarkan oleh Kadiskominfo Provinsi Jatim Benny Sampir Wanto yang hadir mewakili Pemprov Jatim. 

Menurut Benny, skoring merujuk pada Permenkes No 9 Tahun 2020 tentang PSBB. Skoring ini merupakan jumlah dari penilaian 3 indikator kasus Covid-19 di masing-masing daerah. Pertama dinilai tingkatan kenaikan kasus positifnya signifikan atau tidak, kedua tingkatan transmisi lokal virus, ketiga melihat epidemologi kasus ini. "Yang menilai adalah Kemenkes. Jadi kalau nilainya 1 sampai 5, maka hanya karantina wilayah, jika 6 sampai 7 bisa atau tidak diberlakukan PSBB, kalau lebih dari 8 maka anjuran langsung PSBB", papar Benny,  jika merujuk pengalaman di Surabaya Raya, mereka nilainya lebih dari 8 semua. Jadi ini harus diperhatikan.

Selanjutnya Benny, setelah ini, Pemda masing-masing harus menilai sendiri skoring nya. Ini juga disebut sebagai landasan bisa diloloskan atau tidak oleh Kementrian.

Inilah yang menjadi perbincangan, khususnya Sutiaji kemudian meminta alur tersebut, seharusnya dipangkas saja. "Karena tidak ingin situasi menjadi terlambat. Ini membuat waktu lebih panjang sementara kasus terus berjalan angkanya", jelas Sutiaji, jika alur yang panjang tersebut mengkhawatirkannya.

Sutiaji mengkhawatirkan, kasus di Kota Malang berbeda karena kasus positif mulai banyak berasal dari kalangan tenaga kesehatan. "Saya pikir tidak usah lagi lah skoring begini. Kota Malang banyak yang positif sekarang. Saya khawatir jika kita lambat kasus masuk terus tetapi kami sudah tidak berdaya lagi", urai Sutiaji, mantan anggota DPRD Kota Malang.

Pendapat Sutiaji ini, didukung Wakil Direktur RS Saiful Anwar, dr Syaifullah juga hadir dalam pertemuan ini. "Kondisi Nakes di Kota Malang, khususnya di RS Saiful Anwar sebagai rujukan utama terbatas. Saat ini, RSSA tengah menyiapkan Gedung Paviliun untuk menambah ruang isolasi yang kian terbatas. Syaifullah mengatakan keterbatasan bukan dikarenakan pasien positif yang kian bertambah, tetapi penanganan ODP hingga PDP yang kini membutuhkan penanganan dengan standar sama dengan pasien Positif Covid-19", ungkap Syaiffulah hal ini sangat bisa terbantu jika PSBB dilakukan semakin cepat semakin baik. (rik/bala/oskar).

0 komentar:

Posting Komentar