Minggu, 05 April 2020

Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja; USULKAN TIGA POIN PERPPU PILKADA

NAGiNEWS-JAKARTA, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) mengusulkan tiga poin yang harus diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Nomor 10 Tahun 2016 lazim disebut  Pilkada. Salah satunya penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam penanganan perkara.
Foto: Istimewa
Hal ini, dikemukakan Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja, Minggu (5/4/2020) di Jakarta. "Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu, para penyelenggara Pemilu sudah tertinggal dengan lembaga lain, sehingga harus diatur dalam Perppu Pilkada", jelas Bagja, mantan Staf Ahli DPR RI.

Menurut Bagja penggunaan teknologi informasi dalam melakukan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa sudah dilakukan Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. "Kami memang terlambat. Kalau itu diatur dalam Perppu lebih baik", ujar Bagja dalam diskusi bertajuk "Penundaan Pilkada dalam Perspektif Penyelenggara Pemilu di Daerah".

Dijelaskan Bagja, Poin Kedua yaitu, terkait dengan anggaran penyelenggaraan Pilkada. "Hal ini, sebaiknya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan dari APBD melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Selama ini, pencairan NPHD berjalan alot, sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu penyelenggaraan Pilkada di daerah", tegas Bagja, karena itu, perlu diatur dalam Perppu Pilkada.

Selanjutnya dijelaskan Bagja, apakah melalui APBD, kalau iya,  ada pembicaraan kembali dengan Pemda. Tetapi, harus dipikirkan tentang faktor-faktor penghambatnya, karena ada alasan anggaran sudah digunakan tidak bisa digunakan", tutur Bagja, dampaknya penyelenggara Pemilu kesulitan lakukan tahapan selanjutnya.

Diuraikan Bagja, Poin Ketiga, perlu dipikirkan bagaimana desain penyelenggaraan Pilkada ke depan, khususnya pada saat ini, ketika dilakukan penundaan pelaksanaan Pilkada. "Penyelenggara Pemilu perlu menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), sehingga ada usulan jelas terkait dengan langkah perbaikan Pilkada ke depan. Misalnya terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), logistik Pilkada, dan pengawasannya", kata Bagja, harus pikirkan desainnya, seperti perbaikan DPT, logistik, dan pengawasannya.(ant/yos/oskar).

0 komentar:

Posting Komentar