Sabtu, 18 April 2020

Anggaran Pembangunan Satu Tahun Dapat Dibayar Tahun Berikut


GONJANG GANJING tentang Pembangunan Block Office Mini (BOM) atau Kantor Terpadu Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang berada di belakang Balaikota Malang senilai Rp 45,4 miliar dari dana APBD Tahun Anggaran 2020 dihentikan sementara setelah melalui pertimbangan secara saksama. Walikota Malang Sutiaji telah memerintahkan kepada  Pengguna Anggaran (PA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dilakukan penghentian sementara walaupun pada tanggal 13 April 2020 telah dilakukan peletakan batu pertama. Hal ini, untuk menanggulangi wabah Corona Virus Desease 19 (Covid-19) dan rencana gedung ini, sebagai pusat perkantoran beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah tidak layak antara lain Gedung Satpol PP, Bagian Ekonomi, Bagian Umum.
George da Silva
Proyek prestise dalam masa bhakti Sutiaji sebagai walikota, hasil lelang dimenangkan oleh PT Artomzadaya asal Sulawesi Utara (Sulut) dengan nilai Rp 45,4 miliar, dari plafon anggaran Rp 54 miliar.  Penundaan pembangunan ini, berdasarkan Surat dari PA (Kepala DPUPR Perkim) kepada Walikota Malang tertanggal 30 Maret Nomor :050/557/35.73.403/2020, dan Surat kepada Direktur PT Atomzadaya serta kepada Direktur PT Delta Buana sebagai Konsultan Supervisi dengan Nomor :640/588.1/35.73.403/2020 tertanggal 31 Maret 2020 yang akan diberikan kompensasi jangka waktu pelaksanaan. Semula Surat Perintah Kerja (SPK) terhitung per April 2020.
Masyarakat Kota Malang bertanya kebijakan Pemkot Malang atas pembangunan tersebut di tengah mewabah pandemi Covid-19, juga dipertanyakan oleh Malang Corruption Watch (MCW) Pemkot Malang dengan menganggarkan dana sebesar Rp 45,4 miliar dinilai tidak tepat dalam situasi semakin meningkatnya wabah Corona sangat mencederai hati rakyat Kota Malang.
Proyek BOM senilai Rp 45 m iliar ini, ada isu “Lelang Secara Diam-diam dan sudah diatur”. Selain itu, masih ada mega proyek prestise adalah 1) MMC senilai Rp 125 miliar, 2) Jembatan Kedung Kandang Rp 75 miliar, 3) Islamic Centre Rp 56 miliar, dan 4) Kayutangan Herirage Rp 35 miliar yang belum dilakukan tender atau lelang, semuanya total Rp 336 miliar juga ditundah pelelangannya, karena wabah Covid-19 belum berkesudahan.
            Pro dan kontra mengapa pembangunan BOM ini dilakukan, tetapi dihentikan, hanya acara peletakan batu pertama pada tanggal 13 April 2010 yang lalu oleh Walikota Malang Sutiaji, seolah-olah dipaksakan untuk dilelang yang penting pemenangnya ada, baru dilakukan penundaan pembangunannya sampai waktu yang tidak tentu. Harga lelang dari Rp 54  miliar menjadi Rp 45,4 miliar, berati ada selesih sekitar Rp 9,5  miliar. Selisih ini, menimbulkan pertanyaan bagaimana perencanaan dari eksekutif dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun KUA dan PPAS, atau kulaitas gedung BOM akan dipertanyakan oleh Dewan.
Satu Tahun Anggaran
            Kelima mega proyek tersebut semuanya untuk 1 (satu) tahun anggaran, buka lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak. Karena kriteria tahun anggaran jamak menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Nomor 21 Tahun 2011, dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Adapun kegiatan tahun jamak harus memliki kriteria paling sedikit 1) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 bulan, 2) pekerjaan atas pelaksanaan menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun. Penganggaran kegiatan tahun jamak ini, berdasarkan atas persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD dan ditandatangani bersamaan dengan penandatangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
            Pertanyaan apakah pekerjaan konstruksi untuk satu tahun anggaran (2020) jika pekerjaan fisik melebihi 12 bulan, dapat dilanjutkan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran pada Tahun 2021. Pemerintah Daerah bisa melakukan penyelesaian pembayaran pada Tahun 2021, apabila menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan. Seperti yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 137, a) menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, dan c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Pemerintah bisa beralasan, karena situasi kondisi wabah Covid-19, maka adanya SiLPA yang cukup besar.
            Belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan didasarkan pada Dokumen Pelaksana Anggaran  Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang sekarang disebuat Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) singkatan (DPA-SKPD) yang telah disahkan kembali oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya. Agar mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD, maka Kepala SKPD/OPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember Tahun 2020.
DPAL-SKPD yang telah disahkan dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran sisa dari pekerjaan di Tahun 2020. Hal ini, yang menjadi strategi, taktik, dan peluang Pemerintah Daerah dalam menyusun anggaran APBD Tahun Anggaran 2020. Tidak perlu memasukan ke dalam anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak, cukup pelaksanaan satu tahun saja. Karena diharapkan dari SiLPA 2020 yang akan datang.
Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat SiLPA yang direncanakan seperti pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-laian pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
Tetapi dalam situasi kondisi seperti ini, dengan mulai menyerangnya wabah Corona sejak awal Tahun 2020 sampai dengan April 2020, dan diperkirakan akhir Juni berkesudahan, maka sudah pasti Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bawah target. Walaupun di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun Anggaran 2020 pada bulan Agustus belum bisa mengkover semua PAD Kota Malang. Jadi, Pemkot Malang jangan melakukan spekulasi dengan anggaran yang termuat dalam APBD Tahun 2020 yang disusun saat dalam keadaan normal yaitu pada akhir tahun 2019. APBD disusun sesuai dengan kebutuan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapat daerah, sehingga merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
DPRD Kota Malang memilik fungsi yaitu legislasi (pembentukan Peraturan Daerah), anggaran (budgeter), dan pengawasan sebaiknya mengingatkan kepada eksekutif (Pemkot) Malang, bahwa kelima mega proyek tersebut untuk satu tahun anggaran, bukan kegiatan tahun jamak. Hal ini, sebagai bukti apabila terjadi SiLPA dari kelima proyek tersebut, maka bisa dinilai dalam Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP). Semua ini, eksukotor adalah Pemerintah Daerah Kota Malang, DPRD tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa memberi catatan dalam Laporan Pertanggungjawab (LPj) Kepala Daerah. Hal ini, merupakan kelemahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (george da silva/mantan konsultan keuangan pemerintah daerah/penulis buku anggaran publik pemerintah daerah).

0 komentar:

Posting Komentar