Sabtu, 28 Maret 2020

Rencana KPU Geser Hari Pemilihan; PERLU REVISI UU ATAU PERPPU


NAGiNEWS- JAKARTA, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan KPU memerlukan dasar hukum revisi dari Undang-undang Pemilihan yang lebih dikenal Pilkada atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), jika hari pemilihan serentak harus ditunda akibat Pandemi Covid-19.
Foto: Istimewa
Menurut Pramono, alternatifnya ada dua, revisi terbatas pada UU Pemilihan atau Perppu. "Kebijakan revisi Undang-undang Pilkada atau Perppu tersebut tentunya kewenangannya berada di pemerintah dan DPR", jelas Pramono di Jakarta tadi siang.

"KPU hanya bisa usul kata Purnomo, usulan diserahkan setelah pleno, mudah-mudahan minggu depan sudah bisa kita serahkan. "Saat ini, KPU sedang merancang sejumlah opsi penundaan penyelenggaraan pilkada serentak 2020, karena dampak dari pandemi COVID-19. Kami sedang menyelesaikan opsi-opsinya. Mudah-mudahan Senin (30 Maret 2020) sudah bisa kita putuskan melalui rapat pleno", kata Pramono berharap.

Pramono mengatakan ada beberapa pilihan tersebut contohnya seperti kapan tahapan dimulai kembali, bisa mengikuti selesai masa tanggap darurat yang ditetapkan BNPB pada 29 Mei 2020, atau bisa juga mundur sampai beberapa bulan kemudian dari berakhirnya tanggap darurat. "Itu, baru dari sisi kapan dimulai lagi. Bisa juga diambil dari sisi kapan hari 'H'-nya, bisa kita tarik sampai akhir tahun dengan asumsi tahapan dimulai lagi awal Juni", urai Pramono hari pemilihan Pilkada serentak tersebut kemungkinan sekalian ditunda penyelenggaraannya pada 2021.(ant/yos/oskar).

0 komentar:

Posting Komentar