Senin, 30 Maret 2020

Ketua KPU Arief Budiman; MENYIAPKAN OPSI PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2020


NAGiNEWS-JAKARTA, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menyiapkan segala macam opsi untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Termasuk kemungkinan Pilkada serentak 2020 ditunda hingga tahun depan pada tanggal 23 September 2021.
Ketua KPU Arief Budiman (Foto: Istimewa).
Pilkada 2020 sedianya digelar pada tanggal 23 September 2020, karena pandemi Corona Virus Disease (Covid-19)  memutuskan menundaan proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, termasuk empat proses yang tengah berjalan kemudian ditunda. "Empat tahapan yang ditunda adalah Pelantikan Petugas Pemungutan Suara (PPS), Verifikasi Faktual (Verfak), Dukungan Calon Perseorangan, pelantikan Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP), dan Proses Pemutakhiran Data Pemilih", jelas Ketua KPU Arief Budiman, mantan Anggota KPU periode yang lalu.

Selanjutnya dijelaskan Arief, rumusan penundaan Pilkada serentak 2020. Awalnya, hanya penundaan proses hingga tiga bulan atau hingga penetapan status bencana nasional sampai Mei 2020. "Namun, harus menghadapi tahapan pendaftaran bakal calon,  sehingga dihitung proses pemilihan ditunda bulan Desember 2020. Tetapi, penundaan penghitungan suara pada Desember juga dinilai berat", kata Arief, tetapi melihat situasi dan perkembangan yang terjadi sampai dengan saat ini, rasa-rasanya memundurkan sampai dengan Desember itu terlalu berat.

Dikatakan Arief, terlalu riskan, dan akan mengeluarkan energi terlalu besar. Karena kalau tidak terkejar, mundur tiga bulan, maka kita harus merevisi lagi, lalu memundurkan lagi dari hasil dengar pendapat dengan Komisi II DPR, bersama Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin, (30/3/2020)

Menurut Arief, rencana KPU menyiapkan skenario Pilkada 2020 ditunda sampai tahun depan. "Awalnya merancang ditunda sampai Juni 2021,  namun karena dianggap tidak cukup waktu luang untuk penundaan maka muncul opsi pemungutan suara dilakukan pada tanggal 23 September 2021. Maka opsi yang paling panjang adalah ditunda selama satu tahun", tegas Arief, jadi akan dilakukan tanggal 23 September 2021.

Penundaan Pilkada hingga September 2021, kata Arief akan mengubah banyak hal yaitu data pemilih yang tengah dikerjakan KPU tidak akan berlaku. "Begitu juga daerah yang menyelenggarakan Pilkada bisa bertambah di undang-undang telah ditentukan siapa saja yang berhak mengikuti Pilkada 2020", urai Arief, dengan dimundurkan hingga satu tahun, muncul pertanyaan apakah kepala daerah yang masa jabatannya habis mendekati September 2021 bisa diikutkan.

Arief mengatakan timbul berbagai pertanya. Apakah peserta yang sama juga akan diikutkan di Pilkada September 2021? Ataukah kemudian kepala daerah yang masa jabatan berakhirnya itu diperpanjang sampai dengan Sepetember 2021, maka daerah itu juga akan bisa diikutkan.

Arief mengatakan, jika ditunda hingga tahun depan, maka akan banyak daerah yang dipimpin oleh pejabat sementara dalam waktu yang lama. "Hal ini, perlu dipikirkan konsekuensi demikian termasuk jika nanti diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). "Dengan kondisi pandemi Corona, maka cukup syarat untuk dikeluarkan Perppu. Analisis, beberapa ahli hukum mengatakan, sudah cukup syarat untuk dikeluarkannya Perppu. Semua pihak terkait harus bersama mengkaji dampak penundaan itu. Perlu juga di lihat apa saja pasal yang harus direvisi atau diubah", ujar Arief, harus mengkaji dampak-dampak termasuk melihat apakah hanya pasal tentang hari pemungutan suara saja yang harus direvisi. (ant/yos/oskar).


0 komentar:

Posting Komentar