Minggu, 16 Februari 2020

Lindungi Anggota Lembaga Ad Hoc; BAWASLU KABUATEN MALANG GANDENG BPJS KETENAGAKERJAAN MALANG


NAGiNEWS-MALANG, Bawaslu Kabupaten Malang dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang sepakat untuk melakukan kerjasama untuk melindungi anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS yang bertugas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020.


Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Malang George da Silva dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang, Cahyaning Indriasari di The Library Cafe, di Malang Jl Oro-Orodowo Klojen, Kota Malabg, Jumat (14/2/2020).

Sinergi kedua lembaga tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya anggota Panwaslu dan Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal saat pesta demokrasi, Pileg, Pilpres, April 2019 lalu.

Langkah preventif ini, kemudian diwujudkan dengan mendaftarkan ratusan Panwaslu pada program BPJS Ketenagakerjaan "Inikan mengacu pada kejadian Pileg, Pilpres ada yang meninggal karena sakit kelelahan dan kecelakaan," jelas Cahyaning Indriasari.

Data sementara, telah terdaftar 231 Pengawas Kecamatan, terdiri dari 3 orang Komisioner dan 4 orang staf pendukung. Sedangkan, data menyusul sebanyak 390 Panwaslu Desa/Kelurahan serta 4280 orang Pengawas TPS. "Rencananya didaftarkan meski tugas dari Pengawas TPD satu bulan. Tetap ada perlindungan," kata Cahyaning, mantan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jember.

Sementara jaminan yang akan didapatkan, lanjut Cahyaning, apabila terjadi kematian, maka Panwaslu akan mendapatkan jaminan sebanyak 48 kali gaji yang didaftarkan ditambah biaya pemakaman sebanyak 10 juta.

Panwaslu juga bakal mendapat santunan berkala senilai 12 juta. Apabila korban memiliki anak, maka akan diberi beasiswa hingga lulus perguruan tinggi. Maksimal 2 anak, senilai total 174 juta.

Di tempat yang sama, Komisioner Bawaslu Kabupaten Malang George da Silva mengungkapkan bahwa sebelumnya belum pernah ada perlindungan asuransi untuk Panwaslu di Kabupaten Malang.

Kasus meninggalnya dua anggota Panwaslu di Wonorejo, Kec Lawang dan Sumbersekar, Kec Dau, mereka hanya mendapat santunan Rp 36 juta dari Pemerintah Pusat bersama dengan KPU. "Kita bersyukur ada BPJS yang bisa mengcover semua ini, jadi ini, kesempatan yang berharga untuk para pengawas," ujar George Koordinasi Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang.

George mengharapkan ke depan, tidak hanya Bawaslu saja yang akan melakukan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Tapi KPU Kabupaten Malang, juga diharapkan segera menyusul dan 19 Penyelenggara Pemilu yang ikut dalam Pemilihan di Jawa Timur. (oskar).

0 komentar:

Posting Komentar