Rabu, 01 Januari 2020

Komisioner KPU Evi Novida Ginting; GUNAKAN E-REKAP DALAM PILKADA SERENTAK 2020


NAGiNEWS- JAKARTA, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik mengatakan KPU RI akan menguji coba pelaksanaan Rekap Elektronik (E-Rekap) bagi daerah yang melakukan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Pilkada) Serentak 2020.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting di kantor KPU, Jakarta.(Foto: Istimewa).
Hal ini, dikemukan Evi di Kantor KPU Jakarta, Senin (30/12/2019), Kota Medan menjadi salah satu proyek percontohan (Pilot Project) E-Rekap. "E-Rekap akan menggantikan salinan rekapitulasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) menggunakan dengan sistem E-Rekap, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tinggal mengirimkan foto plano ke aplikasi atau server yang sudah disiapkan", jelas Evi, hal ini salah satu mencegah Petugas KPPS meninggal kami mengusulkan E-Rekap di Pemilu 2024.

Selanjutnya dijelaskan Evi, untuk menjamin keamanannya, maka Nomor Sim Card yang mengirimkan harus didaftarkan secara khusus sebelum pelaksanaan pemilihan", harap Evi mengingatkan KPU yang melaksanakan Pilkada Serentak agar merekrut penyelenggara adhoc baik PPK dan PPS yang familiar dengan teknologi informasi.

Dikatakan Evi, dalam berkas lamaran calon PPK dan PPS nantinya, saat mendaftar wajib mencantumkan alamat email dan semua akun media sosial yang dimilikinya. "Dari informasi tersebut setidaknya KPU mendapatkan gambaran awal apakah calon penyelenggara adhoc familiar dengan teknologi informasi. Sedangkan untuk KPPS, jika tidak dapat merekrut semua anggota yang paham teknologi informasi, minimal salah satu di antaranya memiliki kemampuan yang cukup terkait hal tersebut", tegas Evi mengingatkan agar KPU Kota Medan dan Kabupaten/Kota yang nantinya menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 mengantisipasi potensi pergeseran koordinat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ini penting kata Evi  untuk dipersiapkan agar tidak menjadi persoalan saat pelaksanaan E-Rekap). Pergeseran koordinat TPS mohon diperhatikan kembali. "Perubahan koordinat TPS bisa saja terjadi di TPS yang sebelumnya didaftarkan di Pemilu 2019 dan Pilgub 2018, harus pindah karena alih fungsi lahan. Salah satu contohnya lahan yang sebelumnya jadi lokasi TPS kini sudah digusur menjadi jalan tol, lahan kosong telah berdiri bangunan, atau sudah tidak ada lagi karena lahan abrasi", kata Evi, jadi harus segera diinformasikan dan dilaporkan lokasi pemindahan TPS-nya. (yos/oskar).

0 komentar:

Posting Komentar