Rabu, 01 Januari 2020

Ketua DPRD Kota Malang Made Irian, E-POKIR DAN E-BUDGETING KOTA MALANG LEBIH TRANSPARAN


NAGiNEWS - MALANG, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian DK, mengatakan dari pengalaman yang kelam terjadi di kalangan Anggota DPRD Tahun 2018 sebanyak 43 orang harus mendekam dalam penjara, kini lebih transparan dengan Elektronik Pokir (E-Pokir).
Foto: Istimewa
E-Pokir merupakan aplikasi yang digunakan oleh DPRD Kota Malang untuk mempublikasi serta menjaring aspirasi masyarakat. Nanti aspirasi masyarakat bakal berlanjut hingga perancangan APBD.
Dari data tugumalang.id, e-pokir, merupakan gagasan baru bagi pejabat publik di Kota Malang", jelas Made Rian, DPRD Kota Malang yang terencana baru Pokir biasa, Non Elektronik.

Sementara itu, Politikus Golkar Retno Sumarah, anggota DPRD Kota Malang 2019-2024. "Memang sudah ada pembahasan Pokir yang bersumber dari reses, saat PAW dulu", ungkap Retno, kepada wartawan, Senin (30/12/2019).

Dikatakan Retno, saat itu legislatif antar waktu hanya merencanakan Pokir Non Elektronik. "Seluruh anggota dewan sudah membuat laporan, dilakukan Paripurna, dan juga bahasan Pokir sudah diserahkan ke eksekutif. Usulan-usulan sudah itu dikirim ke dinas-dinas", jelas
Retno mengaku lebih senang dengan rencana E-Pokir.

Menurut Retno, perbedaan Pokir dengan E-Pokir hanya sebatas perangkat digital saja. Atau antara konvesional tanpa aplikasi dengan konsep digital aplikasi", tutur Retno E-Pokir ini, bisa lihat langsung perkembangan usulan kegiatan di aplikasi.

Hal Ini, kata Retno mempermudah para anggota dewan memantau proyek usulan. Dari mana gagasan E-Pokir muncul Sumber Tugumalang.id menyebut, kurang harmonisnya lembaga eksekutif dengan legislatif tersebut yang kemudian memunculkan wacana E-Pokir. "Pemkot Malang mempunyai sejumlah proyek besar yang mulai dilaksanakan Tahun 2020. Sebagian, belum sepenuhnya atau belum mendapat persetujuan dewan", tutur Retno, maka Pemkot kemudian mengusulkan wacana E-Pokir.

Lebih lanjut Ketua DPRD Made Rian mengungkapkan, E-Pokir merupakan gagasan lembaga legislatif yang dipimpinnya saat ini. "Anggota DPRD ingin adanya transparansi dilakukan Pemkot Malang dengan E-Budgeting. Ini, merupakan hasil rapat akhir harmonisasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tanggal 4 November 2019 lalu", jelas Made Rian, yang juga Ketua DPC PDI-P Kota Malang.

Dikatakan Rian, dewan memberi catatan agar Pemkot Malang bisa menerapkan E-Budgeting pada APBD 2021. "Salah satu didalamnya ada E-Pokir ini. Elektronik Budgeting ataupun Pokir sebagai bentuk transparansi anggaran", ungkap Rian, E-Pokir disosialisasikan terlebih dahulu sebelum E-Budgeting.

E-Pokir ini, dikatakan Rian masyarakat bisa ikut mengawasi proyek yang diusulkan. Pemkot Malang menindaklanjuti program E-Pokir dengan anggaran yang jelas", harap Rian, masing-masing anggota dewan mendapatkan dana E-Pokir Rp 1 Miliar dan juga anggota dewan tidak bermain proyek dengan dinas-dinas terkaitnya. (rik/oskar).

0 komentar:

Posting Komentar