Senin, 09 Desember 2019

Mengkaji Gagasan Presiden Kembali Dipilih MPR



Oleh: Jamil SH, MH
Rencana Amandemen UUD 1945 yang kelima, menjadi pembicaraan hangat dibanyak kalangan. Awalnya, urgensi dalam melakukan Amandemen UUD 1945 tersebut adalah untuk memasukkan perumusan haluan bernegara kedalam salah satu wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Namun, dalam perjalanannya muncul banyak isu anyar di luar urgensi haluan Negara, dianataranya adalah presiden tiga kali periode, satu kali periode dalam 8 tahun serta presiden dipilih MPR.   

Gagasan Presiden dipilih MPR pertama kali muncul dari ketua PBNU disaat ketua MPR bersilaturrahmi ke Kantor PBNU.

Gagasan tersebut muncul karena Pemilu Presiden secara langsung oleh rakyat banyak mengalami dampak negatif (mudorrot/mafsadat), oleh karenanya demi menghindari mudarrot tersebut, PBNU melontarkan wacara pemilihan Presiden oleh MPR.   

Tulisan ini tidak dalam rangka menbanding-bandingkan dampak mudarrot yang ditimbulkan antara pemilihan Presiden langsung dengan pemilihan Presiden oleh MPR.

Karena, kalau pedebatannya seputar kalkulasi mudorrot dan maslahat sulit untuk dicari titik temunya, karena masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangannya.

Tulisan ini, hanya ingin melihat dari aspek ketatanegaraannya saja, meskipun bukan berarti tidak memiliki dampak mudorrot atau maslahat, tetapi dampaknya tidak secara langsung.

Tulisan ini, sebenarnya tidak murni pemikiran penulis tetapi diinspirasi pendapat Priyatmoko salah satu Dosen Ilmu Politik Universitas Airlanggar (Unair) Surabaya, saat berdiskusi di salah satu hotel di Surabya, penulis hanya memodifikasi dalam kontek yang sedikit berbeda. 

1. Aspek Kedaulatan Rakyat

Dalam hal pemilihan Presiden dipilih oleh MPR, maka Pasal dalam UUD 1945 yang harus dikembalikan (diamandemen) adalah Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Pasal 1 ayat (2) tersebut kembali pada bunyi sebagaimana sebelum dilakukan amandemen yaitu “ Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. 

Implikasi dari kembalinya bunyi pasal 1 ayat (2) UUD 1945 kepada bunyi sebelum amandemen adalah 1) kembalinya posisi MPR sebagai lembaga tertinggi Negara dan 2) adanya kedaulatan rakyat yang semu.

Kenapa dikatakan semu?,  karena dalam konstruksi Pasal 1 UUD 1945 sebelum amandeman rakyat tetap dinyatakan berdaulat tetapi rakyat tak pernah dikasih kepercayaan untuk melaksanakan kedaulatanya sendiri.

Kedaulatan rakyat sepenuhnya dilaksanakan oleh lembaga Tertinggi Negara bernama MPR yang dianggap sebagai lembaga yang mewakili (merefresentasikan) rakyat.

Jika, demikian logikanya, benarkah rakyat itu berdaulat ataukah hanya berdaulat di atas kertas saja tanpa pernah menjadi kenyataan?    

2. Aspek Legitimasi MPR 

Sebagaimana dijelaskan di atas, MPR dalam konstruksi UUD 1945 sebelum Amandemen di posisikan sebagai lembaga Tertinggi Negara, karena dianggap lembaga yang merepresentasikan rakyat.

Logika ini, kalau tidak diikuti dengan perubahan sistem pemilihan DPR dan DPD yang dipilih secara langsung dan bahkan dengan sistem proporsional terbuka, maka logika meletakkan MPR sebagai lembaga paling representatif (lembaga tertinggi) menjadi kurang tepat (fallacy).

Mengapa demikian?, karena dalam pemilihan DPR dan DPD, yang dipilih rakyat adalah DPR dan DPD bukan MPR, rakyat tidak pernah memilih MPR.

Demikian juga disaat kampanye, DPR dan DPD berkampanye dalam kapasitas dia mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPD bukan berkampanye sebagai calon anggota MPR.

Atas dasar logika tersebut, maka DPR dan DPD sebenarnya lebih representatif daripada MPR dan bila DPR dan DPD lebih representatif, maka yang pantas menduduki sebagai lembaga tertinggi adalah DPR dan DPD bukan MPR. 

3. Melahirkan Sistem yang Tidak Jelas. 

Salah satu agenda Perubahan UUD 1945 pasca reformasi adalah penguatan sistem presidensial, upaya ini terus disempurnakan dengan terus memperbaiki sistem kepemiluan, terutama ketidak akuran antara sistem presidensial dengan sistem multi partai yang saat ini mewarnai sistem kepemiluan kita. (Pemerhatiaan Hukum Tata Negara).

0 komentar:

Posting Komentar