Senin, 02 Desember 2019

Dewi Pakta Integritas Jelaskan Sejarah Bawaslu; SEKALI DIKUATKAN TIDAK BOLEH DIBUBARKAN


NAGiNEWS-JAKARTA, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH, saat menjadi Narasumber Seminar Nasional Bawaslu dan Penegakkan Hukum Pemilu di Jakarta, belum lama ini menegaskan pengaturan pengawasan Pemilu dari tahun 1982 sampai 2019 berkembang cukup baik. Aturan kelembagaan, unsur-unsur pembentukan serta tugas kewenangan Bawaslu berevolusi menjadi tetap, kuat dan mandiri.
Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat menjadi narasumber Seminar Nasional Bawaslu dan Penegakkan Hukum Pemilu di Jakarta, Kamis 28 November 2019/Foto: Abdul Hamid. (Foto: Istimewa).
Dikatakan Dewi, hal ini menunjukkan ada ‘spirit’ (semangat) yang kuat dari pembentuk Undang Undang kepada Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dengan seluruh perangkat institusinya akan mampu melakukan tugas-tugas pengawasan dan penegakkan hukum Pemilu. "Sejarah pembentukan lembaga pengawas Pemilu serta penegakkan hukum pemilu dari tahun 1982 hingga sekarang ini. Pada Pemilu 2004, menurutnya, penanganan pelanggaran pemilu yang diputus pengadilan sebanyak 1.101 kasus. Pemilu 2009 terdapat 10.094 laporan penanganan pelanggaran administratif yang diteruskan ke KPU, tetapi hanya 7.583 laporan yang ditindaklanjuti KPU', jelas Dewi mantan Ketua Bawaslu Propinsi Palu.

Selanjutnya dijelaskan Dewi, pada pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 terdapat 209 kasus pelanggaran pidana, 209 pelanggaran kode etik, serta 209 pelanggaran hukum di luar pelanggaran pemilu. "Sementara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 terdapat 81 pelanggaran pidana dan 21 pelanggaran kode etik. Terakhir, untuk gelaran Pemilu 2019, terdapat 380 kasus pidana yang telah diputus inkracht (berkekuatan hukum tetap) oleh pengadilan", urai Dewi, angka-angka yang disampaikan bukanlah angka yang diperoleh di ruang hampa, tetapi merupakan catatan proses penanganan pelanggaran administrasi di ruang persidang dan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu di Sentra Gakkumdu.

Dewi, yang juga Akademisi Universitas Tadulako Palu mengatakan, tidak semua penanangan pelanggaran Pemilu berjalan mulus. Akan tetapi penuh dengan perdebatan pemikiran dan dinamika argumentasi yang panjang dan terkadang bisa sangat melelahkan. "Bagi kami seperti pepatah mengatakan sekali layar terkembang pantang surut ke belakang, sekali Bawaslu dikuatkan tidak boleh ada kata dibubarkan", tegas Dewi. (yos/oskar).

0 komentar:

Posting Komentar