Kamis, 31 Oktober 2019

Kepala Dispendukcapil Sri Meicharini; PEMKAB MALANG MALANG PENGADAAN BLANKO e-KTP SECARA MANDIRI


NAGiNEWS - MALANG, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang, Sri Meicharini mengatakan Pemkab Malang akan menyediakan/pengadaan Balongko e-KTP secara mandiri untuk mengantisipasi permintaan masyarakat kebutuhan e-KTP apabila diberi izin Pemerintah Pusat dan Undang-Undang.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, Sri Meicharini (Foto: Istimewa)
Dijelaskan Sri, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, sering memberikan usulan secara lisan ke Pemerintah Pusat supaya Pemerintah Daerah (Pemda) diberi kewenangan untuk pengadaan Blangko e-KTP secara mandiri.

"Saat ini, pihaknya hanya mendapat jatah blangko e-KTP dari pemerintah pusat sebanyak 500 keping setiap bulannya. Kondisi ini,  membuat Pemkab Malang tidak bisa maksimal memberikan pelayanan untuk kepengurusan e-KTP", ungkap Sri, mantan Kepala Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Malang kepada wartawan, Kamis, (31/10/2019).

Selanjutnya dijelaskan Sri, dengan kondisi seperti itu, kami sangat setuju jika pemerintah daerah diberi kewenangan untuk pengadaan Blangko e-KTP secara mandiri. 

"Bahkan saya sering menyampaikan secara lisan tentang kondisi di daerah, dan saya yakin Pemkab Malang mampu mencetak blangko e-KTP sendiri,” ungkap Sri, mantan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Malang.

Sebenarnya, kata Sri, Pemkab Malang secara finansial mampu, jika diberi kewenangan untuk mencetak Blangko e-KTP sendiri, demi kemudahan pelayanan masyarakat. 

“Saya seringkali berbincang dengan tim Banggar DPRD Kabupaten Malang, APBD Pemkab Malang cukup untuk pengadaan blangko sendiri.Ini demi masyarakat Kabupaten Malang,” kata Sri mantan Kepala Kantor Dinas Perumahan Kabupaten Malang, akan tetapi untuk pengadaan Blangko e-KTP tersebut masih terbentur aturan.

Selanjutnya diuraikan Sri, jika berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) pengadaan Blangko e-KTP harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat. 

“Jika dilakukan di daerah, maka UU direvisi dulu.Baru APBD bisa digunakan untuk pengadaan Blangko e-KTP sendiri,” tutur Sri, Dispendukcapil Kabupaten Malang saat ini berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dalam urusan administrasi kependudukan.

Salah satunya, kata Sri dengan Jemput Bola Pelayanan Administrasi Kependudukan (Jebol Anduk) yang saat ini berada di wilayah Kecamatan Kasembon. 

“Hal ini, untuk memaksimalkan palayanan dalam kepengurusan e-KTP, kami melakukan program Jebol Anduk yang akan digilir di 33 kecamatan. Jadi Program Jebol Anduk, tujuannya untuk mengurangi penduduk jauh-jauh datang ke Kepanjen (Kantor Dispendukcapil Malang,” harap Sri. (rik/bala).

0 komentar:

Posting Komentar