Selasa, 08 Oktober 2019

Bupati Malang HM Sanusi; NPHD PILKDA 2020 SEGERA DITANDATANGAN


NAGiNEWS - MALANG, Bupati Malang, HM Sanusi mengatakan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 akan disesuaikan cepat dan ditandatangani antara Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditandatangani dalam waktu dua hari ke depan.
Foto: Dok.NAGi
Sanusi NPHD) walaupun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019 tentang Dana Hibah Pilkada 2020 seharusnya telah ditandatangani Bawaslu dan KPU tanggal 1 Oktober 2019 bersama Pemda, ternyata difalidasi Kemendagri di Jakarta kemarin belum ada kesepakatan dan terealisasi. 

"Bawaslu tetap dengan angka Rp 28,6 miliar dan KPU Rp 93 miliar besaran anggaran yang diajukan kedua penyelenggara Pemilu dengan Pemkab Malang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sampai saat ini, masih belum menemukan kata sepakat," jelas Sanusi, TAPD menyepakati untuk Bawaslu Rp 20 miliar dan KPU Rp 70 miliar.

Lanjut Sanusi penandatanganan NPHD tertunda telah hampir sepekan berlalu. "Masih belum ditandatangani, tapi dalam dua hari ke depan kita pastikan selesai. NPHD kita pastikan juga telah ditandatangani," tutur Sanusi, Selasa (8/10/2019) di Gedung DPRD Kabupaten Malang seusai acara pemaparan visi, misi Wakil Bupati 18 bulan tersisa.

Sanusi menyampaikan nantinya akan ada penyesuaian dengan besaran yang sejak lama telah disampaikan. Tentunya, penyesuaian anggaran itu akan dilakukan dalam musyawarah lanjutan antara kedua belah pihak.

"Dalam musyawarah akan ada penyesuaian anggaran Pilkada 2020. Kebutuhan yang memang dirasa perlu, akan dianggarkan sesuai," tegas Sanusi, yang akan mencalonkan lagi menjadi Bupati Malang.

Selanjutnya dikatakan Sanusi, tambahan atau penyesuaian anggaran untuk Bawaslu dan KPU belum bisa memastikan secara pasti.

Jelas Sanusi, anggaran cadangan untuk Pemilu tersedia hanya sebesar Rp 50 miliar. Besar itu, tentunya tak akan bisa mencukupi jumlah yang juga telah NPHD,  sehingga proses penganggarannya dilakukan dua kali, yaitu pertama memakai anggaran yang tersedia tahun ini.

"Kekurangannya dianggarkan di APBD 2020 setelah adanya persetujuan juga dari DPRD Kabupaten Malang, mekanismenya itu, anggaran yang disepakati bersama dan ditandatangani melalui NPHD akan diajukan ke dewan. Setelah dewan setuju maka diajukan dalam APBD 2020", Sanusi.(rik/oskar).

0 komentar:

Posting Komentar