Rabu, 18 September 2019

Sidang Panel Majelis MK Uji Materi UU Pilkada; PERMASALAH BAWASLU MENJADI PANWASLU


NAGiNEWS – JAKARTA, Hakim Panel Mahkamah Konstitusi (MK) mulai sidang perdana yang diajukan oleh Pemohon dari berbagai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah mengenai beberapa pasal yang dinilai tidak relevan lagi dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota serentak Tahun 2020, di Gedung MK, Selasa (17/9/2019).
Anggota Bawaslu RI Mochamad Afifuddin, Foto: Istimewa
Tiga Hakim Panel itu Aswannto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP Sitompul yang dihadiri masing-masing pemohon Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo Sulung Muna Rimbawan dan Ketua Bawaslu Kota Makassar Nursari, serta yang tidak hadir Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang menjadi pemohon.

Kuasa Hukum Pemohon Veri Junaidi menyampaikan bahwa para pemohon telah berstatus Anggota Bawaslu Permanen dengan masa jabatan lima tahun.

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, posisinya bukan lagi sebagai anggota Bawaslu melainkan Panwaslu Kabupaten/Kota yang bersifat ad hoc", jelas Veri, karena itu meminta kepada Majelis dengan menyatakan frasa Panwas Kabupaten/Kota di UU.
Dalam UU Pilkada bersyarat sepanjang dimaknai Bawaslu Kabupaten/Kota.

"Frasa ini, masing-masing beranggota tiga orang juga dianggap konstitusional, bila dimaknai sama dengan jumlah Anggota Bawaslu yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu", urai Veri dalam pemaparannya kepada Angggota/Bawaslu baru.

Menanggapi permohon yang diajukan oleh Pemohon Hakim Panel, I Dewa Gede Palguna mengatakan  memang ada persoalan harmonisasi antar kedua UU tersebut.

"Walaupun memang ada, kendatipun tidak jelas apakah Pilkada itu sama dengan Pemilu”.
Hakim mengingatkan kepada kuasa hukum agar pemohon tidak menggunakan istilah konstitusional bersyarat", ujar Palguna. Seharusnya menggunakan istilah konstitusional.

Lebih lanjutnya dijelaskan Veri. Ditegaskan hakim Palguna seharusnya bertentangan atau tidak bertentangan dengan UUD 1945, Perihal pembentuk Pengawas sebulan.

"Kami berharapkan sebulan sebelum Tahapan Pemilihan  yang tidak masuk ke dalam tuntutan”.
Secara terpisah, Anggota Bawaslu RI Mochamad Afifuddin meyakini atas ujian materi ini.

"Harapan kami sebagai penyelenggara Pilkada ini menjadi jalan tengah menentukan siapa entitas Panwaslu Kabupaten/Kota saat kami sudah memiliki Bawaslu yang permanen", ungkap Afifuddin.
Selanjutnya dikatakan Afifuddin dalam waktu dekat ada lagi gugatan uji materi UU Pilkada yang diajukan beberapa masyarakat sipil, sehingga akan menjadi pihak terkait.

Keberadaan UU No 10 berbeda dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang nomenklaturnya berbeda tetapi fungsi, tugas, dan kewajiban sama. (yos).


0 komentar:

Posting Komentar