Jumat, 20 September 2019

MENERAWANG URGENSI KEBERADAAN BADAN PERADILAN KHUSUS (BAPERSUS) PILKADA


Oleh: Dr. Nofi Sri Utami,S.Pd.,S.H.,M.H
Penyelesaian perselisihan pilkada melalui lembaga tersendiri/Badan Peradilan Khusus sangat dimungkinkan. 

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang undang” Jo Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan “selain Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi terdapat badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

”mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1 Undang Undang No.48 Tahun 2009 dan dalam konsideran menimbang huruf b dinyatakan “bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu.” 

Demikian halnya dengan mengacu pada asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2),ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang No.48 Tahun 2009 yang menyatakan “ Peradilan negara menerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, semua peradilan di seluruh wilayah negara republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan Undang Undang, dan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat & biaya ringan.”

Tak berhenti disitu, jikalau di kaji dari ranah  Yuridis yaitu, berdasar pada Undang Undang No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang  No.8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota menjadi Undang Undang. 

Mengamanatkan dibentuk badan peradilan khusus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang tertuang  Dalam  Pasal 157 ayat (1)  berbunyi” perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus”. 

Badan peradilan khusus dibentuk sebelum pemilihan serentak nasional, namun sampai saat ini belum terbentuk badan peradilan khusus. Ini mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Selanjutnya pada  ranah  filosofi, berawal dari ketidak adanya kepastian hukum pada ranah yuridis, mengakibatkan secara filosofi akan menciderai nilai nilai demokrasi dan tentunya akan menjadikan pelaksanaan pemilu yang tidak demokratis. 

Mengutip tulisan  Ramlan Surbakti  dalam bukunya yang berjudul Naskah akademik dan draft RUU Kitab Hukum Pemilu:usulan masyrakat sipil (omnibus law),bahwa Salah satu parameter pemilu demokratis yaitu: adanya kepastian hukum. 

Kepastian hukum memiliki makna: (1) semua aspek pemilu diatur secara lengkap(tidak adanya kekosongan hukum), (2)semua ketentuan konsisten satu sama lain (tidak saling bertentangan), (3)semua ketentuan dirumuskan secara jelas dengan tunggal arti (tidak multitafsir), (4)semua ketentuan dapat dilaksanakan dalam praktek. 

Realitanya,Sering terjadinya pelanggaran/persoalan terhadap prinsip - prinsip pelaksanaan Pemilu, baik dilakukan oleh peserta maupun  penyelenggara Pemilu. 

Persoalan yang terjadi atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sudah barang tentu dapat merugikan berbagai pihak, baik peserta maupun penyelenggara Pilkada, disamping juga dapat menciderai nilai nilai demokrasi, hukum, keadilan dan keabsahan atau legitimasi Pilkada tentunya penting menciptakan suatu badan Peradilan yang kompeten/ahli dibidang pemilihan kepala daerah.

Serta ranah Sosial yaitu, (1) pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak (pilkada serentak) tentunya akan menimbulkan bertambahnya jumlah perselisihan. 

Baik itu perselisihan secara administratif, pidana maupun hasil. Penyelesaian perselisihan hasil pilkada serentak di Mahkamah Konstitusi Pada tahun 2016 dari 268 ( baik provinsi, kabupaten dan kota), tercatat 152 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. 

Pada Tahun 2017 diselenggarakan di 110 ( provinsi, kabupaten dan kota) tercatat 53 permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. 

Secara administratif, tercatat….pelanggaran  Banyaknya perselisihan hasil pilkada serentak yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi yang harus di putus dalam waktu singkat (45 hari ), mengakibatkan akan menambah beban kerja Hakim Mahkamah konstitusi. 

Mengingat bahwa penyelesaian perselisihan hasil pilkada bukan menjadi kewenangan pokok Mahkamah Konstitusi. 

Menurut Arief Hidayat, selaku hakim MK  dalam diskusi publik “MK mendengar” yang  dilaksanakan di Hotel Borobudur” menyatakan bahwa penanganan perselisihan hasil pilkada selama  ini cukup memakan waktu yang cukup lama, sehingga penanganan perkara pengujian Undang Undang menjadi terbengkalai”, pada acara yang sama tak ubahnya dengan pendapat  Hatta Ali Hakim Mahkamah Agung RI bahwa “Mahkamah Agung menolak penyelesaian perselisihan hasil pilkada dikembalikan lagi ke Mahkamah Agung, dengan alasan kalo di Mahkamah Agung berarti masih ada proses kasasi, lebih baik di badan peradilan Khusus. 

2) beberapa hakim Mahkamah Konstitusi, terjerat kasus hukum (Akil Mohtar, Patrialis akbar) akan menimbulkan dampak menurunya kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi.

Berdasar uraian diatas, maka keberadaan sebuah lembaga (Bapersus) dalam menyelesaikan  persoalan pilkada sangatlah penting. 

Tentunya mengingat bahwa pelaksanaan pilkada dilakukan secara serentak kemungkinan muncul banyak persoalan dalam penyelenggaraan juga sangat dimungkinkan. Maka  seyogyanya pemerintah segera membentuk Bapersus pillkada. 


0 komentar:

Posting Komentar