Selasa, 24 September 2019

Krisdayanti Anggota DPR Baru; RUU SENSITIF MASALAH GENDER DAN KEMAJEMUKAN MASYARAKAT INDONESIA


NAGiNEWS - JAKARTA, Krisdayanti  mengakui merasa resah terhadap perkembangan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), walaupun ditunda persetujuan Presiden Joko Widodo.
Krisdayanti
 KD sampaan akrab Krisdayanti, tetap mengapresiasi keputusan anggota dewan. "Sebetulnya legislasi dan juga undang-undang yang dibuat semuanya untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia", ujar KD pada Konferensi Pers di Malinda Design Center, Kemang, Jakarta, baru-baru ini.

Lebih lanjut, KD mengatakan menyusun RUU itu sangat sensitif bagi keanekaragaman masyarakat suku, agama, ras, adat istiadat, budaya, sehingga kebijakan itu membutuhkan waktu lebih lama untuk disahkan.

"Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) berkomitmen, agar pengesahannya ditunda dan akan dibahas bagi Anggota DPR yang baru akan dilantik tanggal 1 Oktober 2019 mendatang", tutur KD, yang terpilih sebagai Calon Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur V Malang Raya.

Dikatakan KD RUU itu, seharusnya dirancang untuk kepentingan gender, karena kesetaraan semua dimata hukum baik perlakuan, prosedur, mekanisme, dan tindakan hukum. Juga untuk kebaikan masyarakat Indonesia jangka panjang.

Menurut KD, sebaiknya jangan dipaksakan untuk disahkan, harus menerima masukan dari kalangan akademis, praktisi hukum dan pemangku kepentingan (stakeholders), sehingga RUU begitu ditetapkan sudah terpenuhi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. (yos/oskar).



0 komentar:

Posting Komentar