Selasa, 10 September 2019

Jabatan Wakil Bupati Malang di Ujung Tanduk; PENGUSULAN WAKIL BUPATI BATAS WAKTU TANGGAL 17 SEPTEMBER 2019

Oleh : George da Silva

NAGiNEWS - MALANG, Gonjang Ganjing tentang pengisian lowongan Wakil Bupati Malang, setelah Plt. Drs. HM. Sanusi, MM akan ditetapkan menjadi Bupati Defenitip terhambat sampai sekarang belum ada kepastian turunnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SK Mendagri) sebagai Bupati Defenitip, masih tanda tanya ibarat “telur di ujung tanduk”. Diketahui mantan Bupati Malang Dr. H. Rendra Kresna, berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya terbukti bersalah dan menjatuhi hukuman pidana penjara 6 (enam) tahun, dan Rendra menerima putusan itu, sehingga telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.
Foto: George da Silva
Atas keputusan Pengadilan Tipikor Surabaya, Rendra diberhentikan bersarkan SK Nomor 131.35-3775 Tahun 2019 tentang Pengesahaan Pemberhentian Bupati Malang ditetapkan Mendagri pada tanggal 22 Agustus 2019. Sebelumnya Rendra sedang dalam  proses hukum di Tipikor Surabaya, Mendagri mengeluarkan SK Nomor 131.35-1085 Tahun 2019 tanggal 6 Mei 2019 memberhentikan Rendra sementara dari jabatannya sebagai Bupati Malang. Berdasarkan surat pemberhentian itu, DPRD Kabupaten Malang telah menggelar Sidang Paripurna Rabu tanggal 28 Agustus 2019 mengusulkan Plt. HM. Sanusi dilantik sebagai Bupati Malang Defenitip ke Mendagri melalui Gubernur Jawa Timur.

H. Rendra Kresna dan HM Sanusi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Malang pada tanggal 17 Pebruari 2016 untuk masa jabatan periode 2016-2021. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 60 “Masa jabatan kepala daerah  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 59 ayat (1) adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”. Yang dimaksud dengan “dalam jabatan yang sama” berdasarkan pasal ini, adalah jabatan bupati sama dengan jabatan walikota.
Foto: George da Silva
Berdasarkan data Rendra dan Sanusi dilantik pada tanggal 17 Pebruari 2016 akan berakhir masa jabatannya tanggal 17 Pebruari 2021. Penghitungan jabatan Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, berarti hari ini tanggal 7 September 2019, hanya tinggal 10 hari lagi. Apakah Pemerintah atau Bupati Defenitip bisa dilantik dalam 10 hari ke depan, karena  berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota Pasal 5 ayat (2) “Bupati dan Walikota wajib mengusulkan Wakil Bupati dan Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pelantikan Bupati dan Walikota”. Apakah akan terkendala lagi di Gubernur Jatim, karena harus melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan calon Wakil Bupati paling lama 4 (empat) hari kerja sebelum disampaikan kepada Mendagri. Apabila tidak memenuhi persyaratan, Bupati Malang wajib mengusulkan kembali calon pengganti paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterima berkas pengembalian.

Dasar Hukum
Pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Malang, dasar hukumnya pada Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 121/6636/SJ tanggal 18 November 2014 mengamanatkan bahwa untuk pengisian jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilaksanakan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dimana letaknya dasar hukum bahwa menyatakan jabatan Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan. Kita bersama-sama melihat pada SE Mendagri Nomor 121/6636/SJ tanggal 18 November 2014, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 89 “Apabila wakil kepala daerah berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4), pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah”.  Sedangkan Rendra di berhentikan berdasarkan Pasal 87 ayat (2) “Apabila bupati/walikota berhenti sebagaimana dimaksud Pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperolah kekutan hukum tetap dilakukan pengisian jabatan bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah”. Merujuk kepada pasal ini, Rendra sudah melelaui proses pemberhentian sementara, dan pemberhentian dengan dikeluarkan SK Mendagri Nomor 131.35-3775 Tahun 2019 tentang Pengesahaan Pemberhentian Bupati Malang ditetapkan Mendagri pada tanggal 22 Agustus 2019.

Ternyata menyatakan jabatan Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPRD Kota Pasal 23 huruf d Tugas dan Wenang “memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan”.

Pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah, maka yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 40 ayat (1) “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhui persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan”. DPRD Kabupaten Malang jumlah kursi sebanyak 50 kursi, berarti ketika itu Parpol atau gabungan Parpol yang mengusung minimal 10 kursi dari jumlah 50 kursi, sehingga Parpol yang mengusun Rendra dan Sanusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016 yang berhak mengusung Wakil Bupati. (Partai NasDem, Partai Golkar, Partai Demokrat, PKS, PKB, PPP, dan Partai Gerinda).

PNS Bisa Menjadi Wakil Bupati
Pelantikan Plt. HM Sanusi sampai hari ini belum dilaksanakan, seandainya sampai batas waktu tanggal 17 September 2019 belum ada SK Mendagri untuk menetapkan sebagai Bupati Defenitip dan dilantik, maka Parpol atau Gabungan Parpol tidak dapat mengusung calon pengganti Wakil Bupati Malang.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat diangkat menjadi Wakil Bupati. Pasal 4, mengatur apabila calon yang berasal dari PNS dengan golongan kepangkatan paling rendah IV/c unuk calon Wakil Gubernur, dan golongan kepangkatan paling rendah IV/b untuk calon Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Selain itu, persyaratan dari kalangan PNS tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara dalam hal calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota, serta menyerahkan surat kesediaan mengundurkan diri bagi PNS sejak diangkat menjadi Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota. Penentuan jumlah Wakil Bupati/Wakil Walikota berlaku ketentuan untuk Kabupaten Malang jumlah penduduk di atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dapat memiliki 2 (dua) Wakil Bupati. Jumlah penduduk Kabupaten Malang sebanyak 2,8 juta jiwa. Luas wilayah, topografi, demografi, 33 kecamatan, 278 desa, 12 kelurahan, dan beragam bisa mengusulkan 2 (dua) orang Wakil Bupati dalam menangani beban kerja dari seorang bupati, terutama dalam hal pembangunan dan ekonomi, serta Sumber Daya Alam (SDM) yang unggul dan tata organisasi ASN/PNS yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Semoga***

0 komentar:

Posting Komentar