Minggu, 29 September 2019

George da Silva : Saya Akan Menggugat; TERKAIT PENGAJUAN USULAN NAMA WAKIL BUPATI MALANG DARI PARTAI PENGUSUNG

NAGiNEWS - MALANG, Terkait pengusulan nama Calon Wakil Bupati (Wabub) Malang kepada DPRD Kabupaten Malang untuk memilih satu diantara dua nama. George da Silva akan menggugat secara hukum apabila DPRD memilih dan mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur.
Foto: Dok.NAGi
Ditegas George, jika Bupati Malang definitif tidak bisa mengusulkan calon Wabub walaupun diusulkan Gabungan Partai Politik (Parpol) saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016 yaitu H. Rendra Kresna dan HM Sanusi yang dilantik pada tanggal 17 Pebruari 2016 (Periode 2016-2021).

"Merujuk pada peraturan yang ada, maka pengusulan calon Wakil Bupati Malang yaitu Mohamad Soedarman dan Abdul Rosyid tidak bisa dilakukan,” tegas George da Silva, yang juga Koordinasi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, saat diwawancara NAGiNEWS. COM, Sabtu (28/9/2019).
Dikatakan George, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Pasal 23 huruf d, terkait tugas dan Wewenang DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

”Dalam peraturan tersebut jelas menyebutkan jika pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah guna melanjutkan sisa masa jabatan akibat terjadi kekosongan, hanya bisa dilakukan jika masa jabatannya lebih dari 18 bulan,” jelas George Direktur Non Aktif Lembaga Research and Consultant Pemantau dan Evaluasi Otonomi Daerah.

Slanjutnya diuraikan George, Bupati terpilih yakni Rendra Kresna dan Wakil Bupati Sanusi ketika itu dilantik pada tanggal 17 Pebruari 2016.

Artinya masa jabatan bakal berakhir pada tanggal 17 Pebruari 2021, yakni dalam periode 5 tahun.
Sedangkan Wabub Sanusi (Plt Bupati Malang) resmi dilantik menjadi Bupati Definitif pada tanggal 17 September 2019. ”Jika melihat fakta tersebut, berarti kan pas 18 bulan.

Tidak lebih, padahal peraturannya menyatakan harus sisa lebih dari 18 bulan dari masa jabatan,” ungkap George, mantan wartawan senior, dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 60 menegaskan terhitung sejak dilantik menjadi Gubernur,  Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Gubernur, dan Walikota, Wakil Walikota.

Jadi, pelantikan Rendra dan Sanusi tanggal 17 Pebruari 2016, sehingga pelantikan Sanusi menjadi Bupati tanggal 17 September 2019 berarti persis 18 bulan dari akhir masa tugas pada tanggal 17 Pebruari 2021.

Selain itu kata George, kita menyimak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan secara khusus tertuang dalam Pasal 176 ayat (4) menjelaskan, jika Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, juga baru bisa mengusulkan nama calonnya jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan.

"Kalau sampai  DPRD Kabupaten Malang menyetujui dalam Sidang Pleno memilih satu nama yang diusulkan  Gabungan Parpol pengusung yang diteruskan Bupati, maka secara pribadi saya sebagai warga Kabupaten Malang akan menggugatnya,” tegas George, jadi jangan menghitung hari, karena dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan sisa lebih 18 bulan.

George mengaku sudah melakukan diskusi melakukan gugatan. "Saya sudah  melakukan pertemuan dengan beberapa pihak antara lain pakar beberapa Perguruan Tinggi (PT) di Malang antara lain hukum tata negara, pakar politik, praktisi membahas terkait upaya gugatan yang hendak dilakukannya", ungkap George, kemungkinan Senin (30/9/2019) akan melakukan pertemuan dengan pihak akademisi dan pakar hukum untuk membahas rencana gugatan tersebut dan mereka semua setuju dasar hukum yang diajukan.

Secara terpisah Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatotsubroto mengatakan ada kendala dalam pengajuan dua nama dari Gabungan Parpol pengusung.

"Partai Gerinda salah satu sebagai pengusung belum mendatangani surat usulan kedua nama tersebut yang diajukan bupati", tegas Didik, mantan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang Periode 2014-2019.

Adapun Gabungan Parpol yang mengusung yaitu NasDem, Golkar, PPP, Demokrat, PKB dan Gerinda, yang belum menandatangani surat pengajuan tersebut.

Dikatakan Didik, DPRD tidak masuk dalam ranah pengusulan nama-nama Calon Wabub yang diajukan bupati kepada DPRD untuk memilih satu di antara dua nama.

"Kami menunggu sampe semua Gabungan Parpol pengusung lengkap menadatangan surat pengajuan kepada bupati", tutur Didik, mantan Kepala Desa Tanjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, jika tidak mengajukan maka DPRD tidak bisa membahasnya, kami kembalikan kepada bupati yang mengudulnya. (oskar).

0 komentar:

Posting Komentar