Rabu, 11 September 2019

Daerah yang Menyelenggara Pilkada Belum Melaporkan; BAWASLU SEDANG MELAKUKAN PEMBAHASAN ANGGARAN DENGAN PEMDA

NAGiNEWS - JAKARTA, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Abhan mengatakan, Bawaslu telah mengajukan anggaran pengawasan di 270 daerah, dan masih masih melakukan pembahasan anggaran dengan tiap Pemerintah Daerah (Pemda) yang daerahnya akan digelar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Selasa (10/9/2019) di Jakarta.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Abhan. (Foto: Istimewa)
Dikatakan Abhan, tiap Bawaslu Propinsi, Kabupaten, dan Kota masih melakukan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum final. 

"Kendala dari hasil negosiasi adalah kemampuan Pemda masing-masing dalam membiaya dan juga masih menggunakan standar Pilkada 2015 lalu”.

Tentu tidak bisa, karena sudah ada inflasi", jelas Abhan, mantan Ketua Bawaslu Jawa Tengah, pihaknya tidak akan meminta anggaran berlebihan yang penting cukup sesuai tahapan kebutuhan riil di lapangan.

Selanjutnya dijelaskan Abhan, misalnya bimbingang teknis kepada jajaran pengawas ad hoc intensintas maupun kualitas cukup agar para pengawas di lapangan memiliki bekal yang cukup untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Bimtek tersebut memerlukan biaya yang tentu tidak mungkin disediakan oleh Bawaslu sendiri. Kami masih tetap mengajukan anggaran mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada",  tutur Abhan, apa bila ada revisi undang-undangnya yang berpengaruh terhadap dukungan pembiayaan akan ada perubahan pengajuan anggaran.

Menurut Abhan sampai saat ini belum ada lapiran dari daerah, baik ada atau tidak ada akan banyak berimbas kepada persoalan anggaran mengingat tahapan Pilkada juga sudah pasti.

"Kami sudah mengumpulkan Sekretaris Daerah (Sekda) di 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada termasuk TAPD menjelaskan apa saja kebutuhan Bawaslu di Makasar minggu lalu agar bisa mendorong Pemda bisa setuju secepatnya", tegas Abhan target Bawaslu awal Oktober 2019 sudah bisa penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemda dan Bawaslu setiap daerah. (yos).

0 komentar:

Posting Komentar