Selasa, 13 Agustus 2019

Pemerintah dan DPR Segera Membahas; REVISI UU PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MASIH ADA

NAGiNEWS - JAKARTA, Pada Tahun 2020 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak di 270 daerah akan digelarkan, tetapi kendala dengan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota alias Pilkada, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), segera merevisi dasar hukum penyelenggaraan pemilihan, masih mungkin dilakukan revisi waktunya masih panjang.
Foto: Istimewa
Seperti diketahui, dalam rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada Tahun 2020, tahapan persiapan mulai Oktober 2029. Masih tersisa dua bulan sebelem tahapan pelaksana Pilkada serentak di seantero tanah air.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nihayatul Wafirog kepada wartawan di Jakarta (12/8/2019) mengatakan waktu untuk revisi cukup panjang dengan mempertimbangkan tahapan pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Wakil Walikota baru dilaksanakan bulan April 2020.

"Hal ini, revisi UU Pilkada masih bisa dilakukan sebelum tahapan pendaftaran", jelas Nihayatul, hal ini juga sebelumnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendorong revisi UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serentak.

Dikatakan Nihayatul UU itu, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karena ada sejumlah perbedaan pasal-pasalnya dan pengertian terkait pengawasan pemilihan.

"Sudah banyak desakan dari anggota DPR, akademisi, pemerhatian agar sejumlah pasal dalam UU Pilkada direvisi," harap Nihayatul, mempersilakankan jika KPU atau Bawaslu mengusulkan pasal yang perlu direvisi.

Nihayatu juga mengingatkan pembhasan revisi UU ini, sulit dilakukan Pemerintah dan DPR Periode 2014-2019, karena anggota DPR periode ini tersisa sekitar satu bulan. "Saya berharap pembahasan revisi UU Pilkada baru akan dilakukan Pemerintah dan DPR Periode 2019-2024 yang baru, walaupun ada anggota yang baru tetapi mereka bisa memahami.

Sementara secara terpisah Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otoda) Kementrian Dalam Negeri Akmal Malik, juga mengatakan menyampaikan revisi UU Pilkada penting dilakukan. "Untuk itu, Kemendagri telah mulai mementakan pasal-pasal yang perlu direvisi.

Pasal-pasal itu, antara lain terkait wajib cuti kepala daerah petahana pada saat mengikuti Pilkada dan syarat pencalonan bagi Aparatur Sipil Nega (ASN)," jelas Akmil, selain itu isu yang akan dibahas terkait penyesuaian nomenklatur pengaeas (panitia pengawas) seperti yang didorong Bawaslu dan terkait lamanya waktu kampanye, akan diperhatikan.

Selanjutnya Akmil menjelaskan, KPU ingin agar ada aturan dalam UU Pilkada yang melarang mantan terpidana kasus korupsi mencalonkan diri pada Pilkada.

KPU sudah mencoba membuat peraturan tersebut pada Pemilu 2019 dan kemudian ditolak Mahkamah Agung (MA). Kata Viryan Aziz, maka kasus Bupati Kudus (M Tamzil) yang ditangkap KPK baru-baru ini, seharusnya menjadi momentum untuk mendorong Pemerintah dan DPR merevisi UU Pilkada. (yos).

0 komentar:

Posting Komentar