Sabtu, 31 Agustus 2019

Merupakan Tindakan Sewenang-Wenang; SATPOL PP KSBUPATEN INDRAGIRI MENUTUP TEMPAT IBADAH

NAGiNEWS - JAKARTA, Toleransi umat beragama yang telah dibangun secara kokoh dan harmonis di negeri ini, masih terusik oleh ulah oknum tertentu.
Rumah yang disegel pihak Satpol PP. Rumah tersebut juga dilarang melakukan aktifitas kerohanian (beribadah) bagi umat Kristen. (Foto : istimewa)
Sebuah rumah di Riau, dipasangi spanduk oleh Satpol PP setempat. Spanduk berwarna kuning dengan ukuran sekitar 2 x 4 meter tersebut, bertuliskan larangan beribadah, menjadi viral di Media Sosial (Medsos).

Salah satu pengamat masalah-masalah sosial, Petrus Selestinus, SH mengatakan larangan penggunaan rumah tinggal atau bangunan lainnya untuk beribadah yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Indragiri, itu merupakan tindakan kesewenang-wenangan.
Foto: Petrus Selestinus
Pengacara beken yang sudah lama berkecimpung di dunia advokat berpendapat, rumah Ibadah entah milik seseorang atau kelompok agama apa pun, tidak boleh di larang. “Pelarangan penggunaan rumah sebagai tempat ibadah, apalagi dilakukan oleh aparat Satpol PP Pemda, jelas melanggar kebebasan umat beragama,” kata Petrus Selestinus, Sabtu (31/8/2019)

Ketua Kerukunan Keluarga Besar Maumere (KKBM) di Jakarta ini menjelaskan, dalam melaksanakan kewajiban menunaikan ibadah merupakan salah satu keharusan atau bahkan kewajiban bagi setiap warga negara yang beragama. Apa pun agamanya. “Ini jelas pelanggatan HAM dan pelanggaran hukum oleh aparat pemerintah (di daerah) atas nama ketertiban. Apalagi tempat bangunan yang dijadikan untuk beribadah merupakan kegiatan keagamaan yang bersifat sementara, sebelum Jemaat memiliki bangunan gereja yang permanen,” tandasnya.

Dihubungi melalui ponselnya, pengacara PERADI Ini menyesalkan tindakan “premanisme” yang dilakukan aparatur negara atas nama ketertiban. Padahal kegiatan ibadah itu dilakukan disuatu bangunan sederhana yang difungsikan sebagai tempat ibadah.

Sehubungan dengan masalah tersebut, ia minta pemerintah bertindak adil dengan memberikan hak bagi warga masyarakat melaksanakan ibadah menurut keyakinannya. “Inilah yang mesti diperhatikan oleh Pemerintah Cq. Menteri Agama dan Mendagri, agar aparatnya paham hukum. Bupati harus perintahkan agar segel bangunan ibadah segera dicabut sebelum berkembang luas menjadi masalah besar,” pungkasnya. (yos).

0 komentar:

Posting Komentar